Fraksi Demokrat Sodok Koster, Sebut Penyaluran BLT Salah Sasaran & Masyarakat Sudah Bosan Dengarkan Himbauan

- 13 September 2021, 18:21 WIB
Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali memberikan tanggapan dan penyamapaian umum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dibacakan oleh Utami Dwi Suryadi, Senin 13 September 2021.
Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali memberikan tanggapan dan penyamapaian umum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dibacakan oleh Utami Dwi Suryadi, Senin 13 September 2021. /IGN Agung Krisna Putra/Denpasar Update

DENPASARUPDATE.COM - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali memberikan tanggapan dan penyamapaian umum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, Senin 13 September 2021.

Dalam penyampaiannya, disebutkan beberapa hal penting yang diharapkan menjadi perhatian Gubernur Bali, Wayan Koster yang dibacakan oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali, Utami Dwi Suryadi.

Disebutkan bahwa Gubernur Bali perlu memperhatikan beberapa hal seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat.

Baca Juga: Koster Diduga Diskriminasi Pekerja Event Perempuan karena Cemburu, Aktivis Perempuan: Tidak Bisa Diterima!

Sebab disinyalir hal tersebut belum tepat sasaran dan jauh dari target maksimal.

"Disarankan kepada Gubernur agar diadakan supervisi kepada aparat pelaksana dengan pengawasan ketak, supaya pelaksanaannya lebih intensif dan tepat sasaran," papar Utami di ruang Sidang Utama DPRD Bali. 

Baca Juga: TERUNGKAP! Presiden La Liga Bongkar Alasan Kepergian Lionel Messi dari Barcelona, Ternyata Bukan Karena Uang

Walau pelaksanaan vaksinasi berbasis banjar seperti pada vaksinasi tahap pertama yang sudah baik, diharapkan agar vaksinasi berbasis banjar dilanjutkan untuk memaksimalkan vaksinasi tahap kedua.

Tujuannya adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan yang dekat.

Baca Juga: Mudik ke Kampung Halaman, Presiden Jokowi Bagikan Paket Sembako

"Program relaksasi dari pemerintah pusat, disarankan kepada Gubernur untuk mengupayakan dan pendekatan kepada lembaga berwenang. Agar tercapai realisasi maksimal untuk menopang bergulirnya ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka memotivasi tenaga kesehatan (nakes) dan pendukungnya agar bekerja dan melayani masyarakat dengan optimal.

Baca Juga: WADUH! Sudah Deal Masuk Gerbong Partai Gerindra, Sukerana Dikabarkan Balik Kucing ke Partai Golkar

Disarankan untuk melakukan pembayaran insentif nakes dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan berlaku dan tepat waktu.

Utami menambahkan bahwa masyarakat Bali saat ini membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami permasalahan ekonomi yang merupakan dampak pandemi.

Baca Juga: Tragis! Satu Keluarga Meninggal Dunia karena Tertimbun Pakaian

"Krama Bali bosan mendengar himbauan dan larangan, yang diinginkan adalah kehadiran pemimpin yang merakyat dan mengerti kesulitan masyarakat. Disarankan agar Gubernur tidak hanya menhadiri kegiatan serimonial, namun turut hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19," ucap Utami. 

Baca Juga: 6 Rahasia Khasiat Minum Air Kelapa, Atasi Asam Lambung, Terapi Diabetes, Nomor 3 Penting Dimasa Pandemi

Halaman:

Editor: Rudolf Arnaud Soemolang

Sumber: Denpasar Update


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x