DENPASARUPDATE.COM - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kerap kali menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.
Pandemi Covid 19 menjadi tantangan pendiri startup Gojek itu dalam memulai langkah di Kementerian Pendidikan Indonesia.
Dengan adanya pembatasan sosial di masa pandemi, Nadiem membuat kebijakan pembelajaran yang dilakukan melalui pertemuan virtual.
Baca Juga: China Daratan Terang-Terangan Ancam Serbu Taiwan Jika Terus Ingin Merdeka
Hal semacam itu kemudian memunculkan kritik dari berbagai kalangan, salah satunya berasal dari anggota DPR.
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay yang meminta agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dilansir dari Portal Suabaya dengan judul berita Anggota DPR : Insya Allah Tidak Sulit Mencari Pengganti Nadiem.
Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Bahkan ia menilai tidak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud Nadiem Makarim.
“Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud. Pasalnya, selama menjabat sebagai menteri belum ada prestasi yang ditorehkan," kata Saleh Partaonan Daulay.
Saleh kemudian menambahkan pandemi Covid 19 sebenarnya menjadi ajang pembuktian Nadiem Makarim untuk menggunakan kemampuan terbaiknya.
"Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemi Covid 19 saat ini,” sambung Saleh.
Baca Juga: Mau Tahu Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 4? Ini Dia Informasinya
Saleh mengungkapkan, sampai saat ini tidak diketahui keahlian spesifik yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Pasalnya, latar belakang pendidikan yang dimiliki Nadiem adalah sarjana Hubungan Internasional dan masternya adalah MBA.
“Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," komentar Saleh.
Saleh menilai, alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kemendikbud, Nadiem Makarim justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
Salah satu paling anyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP).
“Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut," katanya.
Sikap dan kebijakan Nadiem Makarim ini, sambung legislator dapil Sumatera Utara II itu, tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung.
Menurut Saleh, kebijakan tersebut pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Jokowi. Apalagi, selama ini Presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan ormas keagamaan lain.
“Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP,” katanya.
Dirinya menuturkan bahwa ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut.
“Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem. Ada banyak sosok yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan," kata Saleh.***(Miftahul Ummah/Portal Surabaya)