Network
DENPASARUPDATE.COM - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto menuding Presiden Jokowi abai terhadap berkembangnya politik dinasti di tanah air.
Mulyanto mengatakan sikap politik dinasti akan dapat menghambat proses kaderisasi partai politik yang alamiah. Sehingga hal yersebut dinilai berbahaya bagi kelangsungan demokrasi Indonesia.
Seperti diketahui bahwa Pilwalkot Solo mendatang akan diisi ileh putra Presiden Jokowi. Hak tersebut kemudian memunculkan reaksi Mulyanto yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga: Harapan Shin Tae-yong Agar Liga 1 dan Liga 2 Segera bergulir
“Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan “biologis” bukan “ideologis,” ujar Mulyanto Kamis 22 Oktober 2020. Sebagaimana dilansir dari Warta Ekonomi dengan judul berita Kesal Dengan Pemerintah Jokowi, PKS Lantang Negara ini Bukan Perusahaan Keluarga
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan bangsa ini tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
Sambungnya, kalau politik dinasti dibiarkan selamanya, Indonesia akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan, tapi karena kedekatan.
"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ucap Mulyanto.
Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini.
