Network
Negara yg mengaku Panca Sila tidak boleh ada phobia2 terhadap agama apapun. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku dan warna kulit. Kita semua Indonesia. Stop dan hentikan phobia2, yang hanya jadi sumber perpecahan ! Fokus lawan ketidakadilan, korupsi & otoriter ! https://t.co/PhOC4BswvL— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 5, 2021
Baca Juga: Ramalan Shio Terbaru, Rabu 8 September 2021 untuk Shio Naga, Shio Ular, Shio Kuda dan Shio Kambing
Rizal Ramli juga menyebut jika mobilisasi pendanaan itu dilakukan untuk membiayai operasi Islam-phobia oleh buzzeRp dan InfluencerRp
"Negara yang mengaku Panca Sila tidak boleh ada phobia-phobia terhadap agama apapun. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku dan warna kulit. Kita semua Indonesia. Stop dan hentikan phobia-phobia, yang hanya jadi sumber perpecahan! fokus lawan ketidakadlian, korupsi & otoritor" tulis Rizal Ramli menyambung argumennya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp. 90,45 miliar telah ddigunakan untuk belanja jasa influencer.
ICW mengaku melakukan penelusuran pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari sejumlah kementrian dan lembaga.
Kata kunci dari pengumpulan data yang dilakukan pada 14 Agustus hingga 18 Agustus 2020 ini menggunakan kata kunci social media (media sosial), influencer, key opinion leader, komunikasi, dan YouTube.
Baca Juga: Palang Merah Indonesia Buka Lowongan Kerja Untuk S1 Nih, Kamu yang Berjiwa Sosial Ayo Gabung!
Peneliti ICW Egi Primayogha menilai bahwa tren penggunaan influencer dapat membawa pemerintah untuk terbiasa mengambil jalan pintas, hal ini disampaikan Egi di Jakarta, Kamis 20 Agustus 2020.
Misalnya saat sebuah kebijakan publik disusun, maka pemerintah menggunakan jasa influencer untuk menggiring opini publik, sehingga nantinya memuluskan pelaksanaan kebijakan tersebut.
