Network
UKPBJ menerapkan sistem pangadaan secara online yang terjamin transparansinya karena tidak ada lagi kontak langsung antara rekanan dengan pejabat pengadaan.
Bahkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilanya Rp. 50 juta ke bawah, Pemprov Bali telah memanfaatkan e-marketplace.
Baca Juga: Kapolda Bali: Ada Kerumunan Massa, Kami Bubarkan!
Karena berbagai terobosan yang dilakukan, UKPBJ Pemprov Bali baru-baru ini meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Aksi kedua dalam Stranas PK yang telah dilaksanakan Pemprov Bali adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit.
Menambahkan penjelasan Dewa Indra, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menerangkan bahwa serangkaian memperingati Hakordia Tahun 2020, Pemprov Bali melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain sosialisasi dengan himbauan pemasangan spanduk Hakordia 2020 bagi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal/lembaga di Provinsi Bali, SMA/K Negeri se-Bali, dan Majelis Desa Adat (MDA) se-Bali.
Baca Juga: Duh !! Diduga Terlibat Prostitusi Online, Artis TA Ditangkap Polisi
Pihaknya juga menggelar webinar dengan tema “Membangun Kesadaran ASN Provinsi Bali Dalam Budaya Anti Korupsi” yang diikuti para pejabat eselon II,III dan IV serta seluruh ASN Pemprov Bali.
Selain itu, digelar pula kegiatan Dialog Interaktif di TVRI Bali pada acara Wirasa TVRI dengan topik “Membangun Budaya Anti Korupsi”.
Kegiatan lainnya adalah pembuatan film pendek (durasi 2 menit) atas kerjasama Inspektorat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan beberapa perangkat daerah terkait yang melaksanakan bidang pendapatan dan perijinan serta pengadaan barang/jasa.
