DENPASARUPDATE.COM – Langkah pemerintah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diakui kontroversial. Banyk pihak menilai penularan dan tingkat kematian yang mengerikan akibat beredarnya varian baru Covid-19 bernama Delta hanya bisa dikurangi secara signifikan dengan pembatasan sosial.
Disisi lain, pandemi yang tak berkesudahan sudah setahun lebih membuat ekonomi masyarakat kian babak belur. Pengangguran dan kemiskinan kian merajalela. Namun PPKM Darurat yang diberlalkukan pemerintah mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah ini dinilai sangat penting untuk membatasi penularan Covid-19, mengendalikan peredaran varian Delta, dan mengurangi kematian. “Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian Covid-19 di Indonesia, didorong oleh varian Delta yang sangat mudah menular,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Juli 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 14 Juli 2021 : Nino Terpuruk Saat Reyna Marah dan Tidak Mau Ketemu Lagi
“Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi,” ujar dia, menambahkan.
PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus Corona yang meningkat.
Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penularannya. Namun, para ahli WHO (World Health Organization) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.
“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli.
Sebagaimana dikutip DenpasarUpdate.Com dari laman antaranews.com disebutkan, berdasarkan laporan tentang situasi pandemi di Indonesia, WHO menilai provinsi lain harus belajar dari Jakarta dan Jawa untuk secara proaktif menerapkan tindakan darurat terlebih dahulu, sebelum situasi menjadi tidak terkendali.
Sejak Corona muncul sebagai ancaman kesehatan masyarakat tahun lalu, Tim Kemanusiaan PBB (HCT) di Indonesia telah mendukung semua aspek respons yang dipimpin pemerintah terhadap krisis tersebut.
HCT menggabungkan badan-badan PBB serta aktor kemanusiaan lainnya seperti Masyarakat Palang Merah Indonesia (PMI), Federasi Palang Merah Internasional, dan banyak LSM nasional dan internasional.
Rencana Aksi HCT mencakup penyediaan peralatan medis dan test kit untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia, membantu kampanye vaksinasi nasional di lapangan melalui peningkatan kapasitas dan saran teknis, memerangi informasi yang salah dan memberikan pesan kesehatan masyarakat yang akurat, serta mengisolasi sebagian masyarakat yang paling rentan dari dampak sosial dan ekonomi pandemi.
Beberapa dari intervensi ini telah ditingkatkan dalam menanggapi beban kasus yang meningkat. Hingga saat ini, Indonesia telah menerima 8,4 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca melalui fasilitas berbagi vaksin global Covax, dan tambahan 6,3 juta dosis vaksin lainnya diharapkan segera tiba.
Baca Juga: Mengenal Happy Hypoxia, Saat Oksigen Dalam Darah Turun Namun tidak Dirasa Tubuh, Temukan Jawabannya
Hingga 8 Juli 2021, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 46,8 juta dosis vaksin COVID-19 dengan dukungan badan-badan PBB termasuk WHO, UNICEF, dan UNDP. Namun, peluncuran vaksinasi perlu dipercepat, kata WHO, terutama untuk populasi yang lebih tua yang memiliki cakupan rendah secara konsisten dan untuk kelompok rentan lainnya.
Bahkan, tindakan mendesak diperlukan secara nasional untuk menanggapi lonjakan kasus, kematian, dan tingkat hunian tempat tidur rumah sakit.
Tindakan itu harus mencakup penerapan langkah- langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat (PHSM) yang ketat seperti pembatasan pergerakan yang terbukti efektif di India dan negara-negara lain yang menghadapi lonjakan kasus penularan.
Lebih dari setengah dari 34 provinsi di Indonesia saat ini melakukan tes pada tingkat di bawah patokan yang direkomendasikan WHO yaitu 1 tes per 100 orang per minggu, yang membuat mengisolasi kasus yang dikonfirmasi dan pelacakan kontak menjadi sulit.
WHO juga memperingatkan bahwa rumah sakit nasional perlu dilengkapi untuk menangani masuknya pasien Covid-19, termasuk memastikan ketersediaan ruang isolasi, peralatan medis, dan oksigen. Seiring Indonesia melanjutkan perjuangannya untuk mengurangi krisis, PBB tetap teguh dalam mendukung pemerintah dan warga negara Indonesia.
Julliand mewakili PBB dalam rekaman video pada 9 Juli lalu menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada petugas kesehatan garis depan yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga semua tetap aman.
“Ingat, badai ini akan berlalu. Dan kepedulian kita satu sama lain adalah apa yang memungkinkan kita untuk melewatinya,” pungkasnya. ***