Network
DENPASARUPDATE.COM - Dengan Adanya rencana unjuk rasa lanjutan penolakan UU Cipta Kerja pada Kamis 22 Oktober 2020, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mengambil langkah tegas sebagai langkah antisipasi penuebaran Covid-19.
Melalui melalui surat keputusan MDA Provinsi Bali Nomor: 08/SM/MDA-PBali/X/2020, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet menegaskan melarang kegiatan unjuk rasa yang melibatkan peserta lebih dari 100 orang di setiap wewidangan desa adat Bali.
"Prajuru desa adat di Bali diinstruksikan untuk melaksanakan keputusan ini bersama-sama dengan Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu di wewidangan desa adat yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh pecalang desa adat masing masing dengan penuh disiplin, tertib dan tanggung jawab," ujarnya, Kamis 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Rapid Test 3 Hari, Ratusan Tahanan LP Kerobokan Denpasar Reaktif
Ida penglingsir beralasan situasi pandemi Covid-19 masih terus mengancam kehidupan masyarakat dengan terus adanya kasus terkonfirmasi positif serta kasus kematian akibat virus tersebut.
Baca Juga: Ini Dia 9 Lip Cream Bagus, Berkualitas, dan Murah Dibawah 30 Ribu
Terlebih, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan aturan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru.
Baca Juga: Anda Belum Dapat BLT UMKM? Tenang Pemerintah Perpanjang Programnya, Ini Cara Daftarnya, Pasti Cair!
Sementara pantauan DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network), ratusan aparat keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP hingga pecalang sudah siap siaga mengantisipasi rencana unjuk rasa tersebut di Monumen Niti Mandala Renon.
