Network
DENPASARUPDATE.COM – Puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Bali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin 23 Agustus 2021 pukul 14.30 WITA.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Bali ini memulai aksinya dengan long march dari ujung timur parkiran Renon, Denpasar. Puluhan mahasiswa itu membawa sejumlah poster bertuliskan kritikan terhadap kebijakan pemerintah di Provinsi Bali selama masa pandemi Covid-19 yang dianggap oleh mereka telah gagal.
Tidak hanya itu, Aliansi BEM se-Bali itu juga membawa spanduk papan tripleks yang bertuliskan “Gedung Ini Dijual Untuk Modal Bantu Rakyat”.
Baca Juga: 5 Manfaat Mandi Pagi Hari Bagi Kesehatan, Salah Satunya Meningkatkan Kesuburan
Mereka menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak solutif.
"Menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif," kata Ketua BEM Universitas Udayana (Unud), Muhammad Novriansyah Kusumapratama, pada Senin 23 Agustus 2021.
"Gonta-ganti citra politik kebijakan mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel-level sudah pasti belum menunjukan hasil yang signifikan terhadap penanganan pandemi terkhusus soal kemakmuran rakyat," tambahnya.
Baca Juga: PPKM Berjilid dan Berlevel Tanpa Kejelasan Waktu Berakhir, Kelompok Cipayung Plus Bali Bersuara
Novriansyah juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19 ini kerap kali tidak konsisten, sehingga menurutnya belum adanya solusi yang pasti, sementara masyarakat semakin terpuruk.
Aliansi BEM se-Bali juga mengecam Gubernur Bali karena selama PPKM, bantuan sosial (bansos) atau BLT tidak merata ke masyarakat.
"Sebenernya (aksi) ini sebuah simbolis di mana kami memastikan adanya bantuan dari pemerintah di mana selama ini banyak sekali anggaran-anggaran belum terfokus pada penanganan pandemi itu, terutama di Provinsi Bali," ucap Muhammad Novriansyah Kusumapratama kepada wartawan pada Senin 23 Agustus 2021.
Baca Juga: Sebut Demokrasi di Era Jokowi Berada di Titik Terendah, Demokrat: Jauh Beda dengan Masa SBY
Aliansi BEM se-Bali yang terdiri dari BEM PM Universitas Udayana, BEM PM Universitas Pendidikan Nasional, BEM REMA Universitas Pendidikan Ganesha, BEM ITB Stikom Bali, BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia, BEM KBM Politeknik Negeri Bali, menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya, yakni :
- menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif;
- menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk segera mendistribusikan bantuan sosial secara adil, merata dan tepat sasaran;
- menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan 3T (Test, Tracing, dan Treatment) dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat;
- menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan insentif tenaga kesehatan; dan
- meminta pemerintah Provinsi Bali agar lebih memperhatikan sektor lainnya sebagai alternatif sektor pariwisata.***
