Network
DENPASARUPDATE.COM – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengungkapkan pentingnya kerjasama antar pemerintah dan pihak swasta.
Politisi yang akrab disapa PSR ini menyebut bahwa relevansi antara kerjasama dan kemitraan publik dengan bantuan pemerintah sangat penting dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Hal ini disampaikannya dalam forum pertemuan internasional, Parliamentary Forum at the United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di New York, Amerika Serikat, Rabu 13 Juli 2022 kemarin.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada kali ini Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20, yang mana Bali menjadi salah satu venue dari pertemuan tersebut.
PSR juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut yang mengedepankan tema “Recover Together, Recover Stronger” yang mana dari tema ini sendiri Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama, pulih bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan bersama.
Pria yang juga Wasekjen DPP Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa satu pilar Presidensi adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Pilar ini mencerminkan pentingnya pertumbuhan inklusi dimana swasta dan publik harus bekerja sama dan tumbuh bersama.
“Kami ingin membahas modalitas yang layak yang benar-benar berguna dalam upaya kami untuk meningkatkan kemajuan kami dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” kata Anggota Komisi VI DPR RI.
Dirinya juga menungkapkan bahwa Indonesia dalam pertemuan tersebut dapat berbagi praktik terbaik dalam berbagai model kemitraan pemerintah swasta yang berkelanjutan.
Menurut dia, salah satu model yang dapat bagikan kepada delegasi parlemen adalah SDG Indonesia One Platform, platform kemitraan publik-swasta yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan campuran yang hijau/ramah lingkungan untuk proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: AHY Minta Kader Partai Demokrat Jembrana Turun di Tengah Masyarakat, Supadma Rudana Jadi Contoh
Platform ini jelas Supadma, merupakan wadah kerjasama dan pendanaan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan dan mitra, termasuk organisasi internasional, pendonor, filantropi, penanam modal, dan lainnya.
Selain platform tadi, model kemitraan pemerintah swasta lainnya yakni jalur Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan). Indonesia merupakan negara yang sangat serius dalam melaksanakan CSR. Tidak kurang dari 4 undang-undang yang mengatur dan mengatur mekanisme CSR dalam perekonomian nasional.
“Ekosistem CSR nasional kami memproyeksikan potensi dana dan proyek senilai 600 juta Dolar Amerika Serikat per tahun,” kata Anggota Fraksi Demokrat ini
Baca Juga: Vaksinasi Sapi Gencar Dilakukan Virus Dapat Menyebar dari Radius 10 Kilometer
Di jalur social enterprises, sebagai negara yang sangat beragam dengan ratusan etnis dan agama tetapi juga negara berpenduduk muslim terbesar keempat, Indonesia memiliki potensi dana zakat atau donasi berbasis syariah sebesar Rp.233,8 triliun, jumlahnya hampir 3% dari PDB (Produk Domestik Bruto) nominal Indonesia.
“Semua model ini menggabungkan bantuan dan kemitraan publik-swasta untuk menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai upaya nasional kita untuk mencapai SDGs lebih cepat,” ujarnya.***
