DENPASARUPDATE.COM – Puluhan anak telah terbunuh dan ratusan ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar sejak kudeta lebih dari lima bulan lalu, ketika gejolak politik di negara itu berlanjut di tengah darurat kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Komite hak anak PBB melaporkan pada hari Jumat, 16 Juli 2021 bahwa pihaknya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa 75 anak telah terbunuh dan sekitar 1.000 ditangkap di Myanmar sejak 1 Februari 2021.
Komite tersebut terdiri dari 18 ahli independen yang bertugas memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani Myanmar pada tahun 1991.
Baca Juga: Mau 'Ngeprank Malaikat Maut' Demi Konten TikTok, Seorang Remaja Malah Tewas Terlindas Truk
“Anak-anak di Myanmar dikepung dan menghadapi korban jiwa akibat kudeta militer,” kata ketua komite, Mikiko Otani dalam sebuah pernyataan.
Penduduk Myanmar telah mengambil bagian dalam protes massal, tetapi telah bertemu dengan tanggapan militer brutal sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
“Anak-anak terpapar kekerasan tanpa pandang bulu, penembakan acak, dan penangkapan sewenang-wenang setiap hari, mereka menodongkan senjata ke arah anak-anak dan melihat hal yang sama terjadi pada orang tua dan saudara mereka” kata Otani.
Dikutip DenpasarUpdate.com (Pikiran Rakyat Media Network) dari laman Aljazeera pada Sabtu, 17 Juli 2021 menyebutkan para ahli mengatakan mereka sangat mengutuk pembunuhan anak-anak oleh junta militer dan polisi, serta menunjukkan bahwa beberapa korban dibunuh di rumah mereka sendiri. Termasuk seorang gadis enam tahun di kota Mandalay, ditembakkan di perut oleh polisi.
Para ahli juga mengecam penahanan sewenang-wenang yang meluas terhadap anak-anak di kantor polisi, penjara, dan pusat penahanan militer. Mereka menunjuk otoritas militer yang melaporkan praktik menyandera anak-anak ketika mereka tidak dapat menangkap orang tua mereka, termasuk seorang gadis berusia lima tahun di wilayah Mandalay yang ayahnya membantu mengorganisir protes anti-militer.
Pada hari Jumat, 16 Juli 2021, situs berita Myanmar Now juga melaporkan bahwa dua anak di bawah umur berusia 12 dan 15 tahun termasuk di antara tujuh penduduk desa dari Kotapraja Sintgaing, wilayah Mandalay yang ditahan dan didakwa memiliki bahan peledak.
Para ahli juga menyuarakan keprihatinan mendalam tentang gangguan yang cukup besar dalam perawatan medis penting dan pendidikan di sekolah negeri. Akses ke air minum dan makanan yang aman untuk anak-anak di daerah pedesaan juga telah terganggu.
Kantor Hak Asasi PBB telah menerima laporan yang kredibel bahwa pasukan keamanan menduduki rumah sakit, sekolah dan lembaga keagamaan di negara itu, yang kemudian dirusak dalam aksi militer.
Mereka menyoroti angka-angka dari badan anak-anak PBB UNICEF yang menunjukkan bahwa satu juta anak di seluruh Myanmar kehilangan vaksin utama, sementara lebih dari 40.000 anak tidak lagi menerima perawatan yang mereka butuhkan untuk kekurangan gizi yang parah.
Baca Juga: Kabar Duka, Ustaz Solmed : Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
“Jika krisis ini berlanjut, seluruh generasi anak-anak berisiko menderita konsekuensi fisik, psikologis, emosional, pendidikan daan ekonomi yang mendalam, membuat mereka kehilangan masa depan yang sehat dan produktif,” Otani mengingatkan.
Pemantau Hak Asasi Manusia Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) di Myanmar melaporkan bahwa sejak kudeta pada bulan Februari, setidaknya 912 orang telah tewas, 6.770 telah ditangkap dan 5.277 saat ini ditahan atau dihukum sementara 1.963 buronan pasukan keamanan.***