Network
DENPASARUPDATE.COM - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar petugas sensus program Regsosek dapat memperhatikan faktor kritikal saat mengumpulkan data masyarakat.
Pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober-14 Nopember 2022.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng sebagai memimpin pengumpulan data mulai gencar melakukan sosialisasi.
Baca Juga: One Piece 1061 Spoiler, Luffy dan Bonney Terpisah dari Kru, Sunny Kena Serangan Hiu
Saat ini program Regsosek dalam mengamati petugas sensus. Para petugas sensus merupakan warga desa setempat yang memenuhi beberapa kriteria seperti mengetahui dengan jelas wilayah desanya, kondisi masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, berkomitmen dan menguasai teknologi khususnya smartphone android.
Melihat kondisi tersebut, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar petugas sensus benar-benar memperhatikan titik-titik kritikal.
Baca Juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP & MTs Halaman 63-75, Analisa Cerpen Topik Gunung Beser
Menurutnya tidak sedikit orang yang merekayasa kondisi perekonomian mereka.
Hal ini akan berdampak pada validitas data yang dihimpun dan angka kemiskinan yang tidak menurun.
“Saya punya pengalaman di pemutakhiran basis data terpadu. Karena ada saja oknum masyarakat yang tidak malu dikategorikan dan diharapkan sebagai data yang buruk meskipun mereka kaya. Itu masalahnya, titik-titik kritis harus dilihat. penekanannya terhadap petugas sensus,” ungkapnya.
Baca Juga: Pantau Stabilitas Harga Bahan Pokok Penyebab Inflasi, Mendag Zulhas Sambangi Pasar Badung
Pj Lihadnyana mengatakan petugas sensus yang telah direkrut untuk mengumpulkan data masyarakat harus diberikan pengetahuan, tak hanya normatif.
Namun lebih kepada pengalaman-pengalaman yang ditemukan di lapangan.
“Jangan normatif saja. Karena tidak seperti itu dilapangan. Kenapa dulu sensus banyak yang tercecer. Sedikit saya mereview petugas sensus melakukan tugas tanpa mendatangi rumah warga. Seperti survei,” lanjutnya.
Baca Juga: Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Digital, Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan BPK
Jika itu terjadi, maka seluruh rencana pembangunan akan salah. Karena program pemerintah yang akan digulirkan menjadi tidak tepat sasaran.
“Ini triliunan biayanya, diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kemiskinan turun, jangan sampai malah naik,” terangnya.
Baca Juga: Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Digital, Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan BPK
Sementara itu Kepala BPS Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Buleleng untuk menyukseskan program satu data nasional ini. Sensus ini menyasar seluruh masyarakat Buleleng tanpa tanpa jaminan.
“Yang pasti ini baru pendataan awal saja. Nanti programnya berdasarkan masing-masing Kementerian yang menggunakan data ini berdasarkan konsep-konsep program bantuannya,” ucapnya.***
