Network
“Saya punya pengalaman di pemutakhiran basis data terpadu. Karena ada saja oknum masyarakat yang tidak malu dikategorikan dan diharapkan sebagai data yang buruk meskipun mereka kaya. Itu masalahnya, titik-titik kritis harus dilihat. penekanannya terhadap petugas sensus,” ungkapnya.
Baca Juga: Pantau Stabilitas Harga Bahan Pokok Penyebab Inflasi, Mendag Zulhas Sambangi Pasar Badung
Pj Lihadnyana mengatakan petugas sensus yang telah direkrut untuk mengumpulkan data masyarakat harus diberikan pengetahuan, tak hanya normatif.
Namun lebih kepada pengalaman-pengalaman yang ditemukan di lapangan.
“Jangan normatif saja. Karena tidak seperti itu dilapangan. Kenapa dulu sensus banyak yang tercecer. Sedikit saya mereview petugas sensus melakukan tugas tanpa mendatangi rumah warga. Seperti survei,” lanjutnya.
Baca Juga: Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Digital, Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan BPK
Jika itu terjadi, maka seluruh rencana pembangunan akan salah. Karena program pemerintah yang akan digulirkan menjadi tidak tepat sasaran.
“Ini triliunan biayanya, diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Mudah-mudahan mudah-mudahan kemiskinan turun, jangan sampai malah naik,” terangnya.
Baca Juga: Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Digital, Pemkab Tabanan Entry Meeting dengan BPK
Sementara itu Kepala BPS Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Buleleng untuk menyukseskan program satu data nasional ini. Sensus ini menyasar seluruh masyarakat Buleleng tanpa tanpa jaminan.
