Network
DENPASARUPDATE.COM - Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa PPP merupakan partai pendukung pemerintah.
"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ucap Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024) menjawab pertanyaan wartawan apakah mau apabila diajak bergabung ke pemerintahan baru (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka).
Lebih lanjut Sandiaga Uno mengatakan bahwa penjelasannya sebelumnya merupakan pandangannya secara pribadi.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Hak Angket Tidak Akan Mengubah Hasil Pemilu 2024
Sandiaga bahkan menuturkan akan sangat merasa terhormat apabila diajak untuk membangun bangsa.
"Tapi pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," kata Sandiaga Uno.
Baca Juga: Bupati Giri Prasta dan Wabup Suiasa Mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan
Akan tetapi, penunjukan untuk menjadi menteri, kata Sandiaga Uno, ada prosesnya, salah satunya ialah melalui rapimnas partai.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) menyebutkan bahwa hal mengenai partainya masuk ke pemerintahan baru masih merupakan pandangan pribadi Sandiaga Uno.
Baca Juga: PKS DKI Optimis Berjuang Untuk Bawa Anies Baswedan ke Putaran Kedua Pilpres 2024L
"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan perhitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," ujar Rommy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Rommy menambahkan sampai saat ini arahan dari ketua umum PPP masih di paslon 03.
"Arahan ketua umum sampai hari ini masih pada posisi yang sama di paslon koalisi 03 dan berdasarkan rapat para Ketum dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDIP tetap bersama-sama dalam posisi pengusungan hak angket atau interpelasi pada saat DPR RI nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024," ungkap Rommy.***
