Network
DENPASARUPDATE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terus menjadi perbicangan hangat dan menyedot perhatian banyak pihak. Di Bali misalnya Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry segera bersurat ke presiden untuk meminta pengecualian perihal keistimewaan budaya dan tradisi yang tidak bisa lepas dari minuman arak.
Ketua DPD 1 Golkar Bali ini menyebut miras atau alkohol memang tidak bisa lepas dengan budaya, tradisi dan agama masyarakat Bali. Setiap upacara dengan arak memang selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi segehan atau sajian saat dilakukan kegiatan upacara. Apalagi ini sudah menjadi budaya pada masyarakat lokal Bali.
Politisi asal Desa Banyuatis ini juga memandang kebijakan pemerintah yang kembali menarik dengan mencabut Perpres miras merupakan kebijakan yang terkesan grasa-grusu dan sangat mengecewakan masyarakat Bali. Khususnya para petani dan perajin arak yang berharap banyak dapat menuai keuntungan dari terbit perpres tersebut ditengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Baca Juga: Kaji Perda Miras, Bali Tetap Minta Keistimewaan, Dewan Segera Bersurat ke Presiden
“Dengan adanya pembatalan Perpres tersebut. Maka kami akan melakukan kajian mendalam dan evaluasi perihal Pepres miras tersebut. Khususnya pencabutan lampiran yang mengatur tata kelola miras,” pungkasnya.
Lain pula di Bali lain pula di DKI Jakarta. Justru fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta malah menyuarakan mendukung Gubenur DKI Jakarta untuk menjual saham Bir Bintang pada perusahan PT. Delta Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Arifin.
Arifin mengatakan pihaknya akan mendesak dan meminta agar pimpinan DPRD DKI Jakarta merespon segera permintaan Gubenur DKI Jakarta tentang penjualan salah Bir Bintang.
Kata Arifin, Gubenur Anies sudah tiga kali mengirim surat ke angggota dewan terkait penjualan saham Bir Bintang tersebut. Apalagi PKS memang selalu berkomitmen mengawal dan menjaga moral bangsa.
“Kita akan membangun komunikasi dengan pimpinan DPRD supaya segera direspon untuk permintaan dari Gubenur Anies,” pungkas Arifin seperti dikutip dari Pikiran-Rakyat.com Rabu, 3 Maret 2021.
