Network
DENPASARUPDATE.COM - Belakangan ini demokrat panas karena berbagai isu pemberontakan dari dalam. Salah satunya adalah gelontoran dana yang diduga untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sangat besar.
Rachland Nashidik Politikus Partai Demokrat pun menyampaikan bahwa pelaku gerakan yang mengambil alih jabatan dari AHY menjanjikan imbalan uang Rp 100 Juta kepada pimpinan di daerah.
Besaran uang Rp 100 juta tersebut bahkan diberikan untuk setiap ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Demokrat dengan Rp 25 hingga 30 juta dibayarkan dimuka saat mereka menandatangani dukungan kepada Moeldoko sebagi ketua Umum Demokrat.
Baca Juga: Selalu Nampak Harmonis, Rachel Vennya Gugat Cerai Niko Diduga Gara-gara Wanita Ini
Dan sisanya dibayarkan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) selesai dan Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat baru.
Tetapi sampai saat ini Rachlad Nashidik tidak mengetahui dari mana dana sebesar itu diperoleh.
"Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini." Ujarnya.
Bahkan isu kabar adanya aliran dana ini disampaikan juga oleh Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron.
Bahwa pihaknya telah berhasil menemukan adanya aliran dana yang jumlahnya sangat besar.
“Ada temuan pembiayaan ataupun ada uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai,” Ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan jika informasi mengenai adanya aliran dana tersebut diterima dari para saksi yang melapor.
Secara mengejutkan saksi tersebut mengaku kepada pihaknya bertemu dengan pihak eksternal.
“Dari mereka yang ketemu pihak tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, AHY mengaku sudah mencium gerakan politik ini sejak sebulan lalu.
Awalnya, dia menganggap hanyalah persoalan kecil dan internal. Namun, semakin merambaknya isu ini pihak eksternal dari lingkar pemerintahan Jokowi yang masuk beruntun sejak pekan lalu, AHY melakukan penyelidikan secara mendalam.
AHY menuturkan mulai tidak begitu saja percaya ketika pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, mengingat posisi yang diemban dan faktor latar belakangnya.
"Tapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung pejabat pemerintahan itu dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan," ujarnya.
Namun Moeldoko pun membantah tudingan bahwa dirinya menjadi bagian dari upaya kepengurusan Partai Demokrat.
Baca Juga: Prototype Roket SpaceX Starship SN9, Meledak di Texas Saat Uji Coba
Bahkan ia mengatakan selama ini, yang dilakukan adalah menerima kunjungan sejumlah orang saja.
Kunjungan sejumlah orang ini, kata Moeldoko, adalah hal yang biasa. Terlebih, ia menyebut statusnya sebagai purnawirawan Jenderal TNI yang merupakan mantan Panglima TNI.
"Secara bergelombang mereka datang, ya kita terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian, karena saya suka pertanian," tutupnya.***
