Network
“Kenapa anda melakukan pungutan itu, memaksa orang masuk asosiasi, memaksa orang hanya pakai 1 cargo membayar Rp1.800 di mana di Peraturan Menteri yang kami buat tidak ada,” ujar Efendy Gazali.
Ia kemudian menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap kecolongan atas sindikiat bisnis baik sebelum dilarang maupun diberikan izin ekspor.
Baca Juga: Kabar Gembira, Ini Cara Klaim Token Listrik Gratis Bulan Desember
“Saya merasa kekuatan Rp10,08 triliun adalah kekuatan yang besar yang kemudian berusaha tetap bermain di belakang sekalipun ada aturan yang mengatakan harus budidaya dulu. Saya terkejut ketika Pak Menteri saat buka puasa bersama mengatakan kita kecolongan, artinya peraturan mestinya harus direvisi dulu, ungkap Efendy Gazali.***
