Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Menteri Juga, Asal.....

DENPASARUPDATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa, baik seorang presiden maupun menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka, selama tidak menggunakan fasilitas negara, untuk ikut dalam kampanye pemilu. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal itu untuk menanggapi soal adanya sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang terlibat atau masuk sebagai tim sukses gun mendukung pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," ucap Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) dilansir dari ANTARA. 

Baca Juga: Kronologis Kebakaran di GOR Purna Krida Saat Bali United Sedang Latihan, Dugaan Korsleting Listrik

Lebih lanjutkan Jokowi mengatakan bahwa jabatan sebagai presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. 

Maka dari itu, menurutnya kampanye adalah hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk untuk presiden dan para menteri.

Presiden Jokowi juga menilai bahwa hak demokrasi tersebut mempunyai sejumlah aturan. 

Baca Juga: Bali Sedang Panas! Insiden Mencekam di Villa Palm House Mengwi, Pria Turki Sekarat Oleh Penembak Misterius

Menurut Jokowi, yang terpenting ketika memutuskan untuk berkampanye dan memihak ialah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat dirinya mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Presiden Jokowi.

Jokowi yang saat ini putra Beliau maju sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut adalah hak setiap individu yang boleh dilakukan.

Baca Juga: Bali United U18 Lolos 8 Besar EPA Liga 1 Sebagai Juara Grup, Cucu Pendiri Made's Warung Cetak Hattrick vs PSM

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," ucap Jokowi.

Ketika Presiden Joko Widodo ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk mengkampanyekan salah satu paslon sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," kata Jokowi.***