DENPASARUPDATE.COM – Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak 3 September 2022 lalu dinyatakan tak relevan dan menyengsarakan rakyat.
Sejak BBM jenis Pertalite dan serumpunnya dinaikkan, eskalasi gelombang aksi mahasiswa di tanah air kian meningkat. Bukan hanya dua pusat kekuasaan, tapi sudah merembet ke daerah-daerah.
Kali ini anasir yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Cabang Buleleng menggeruduk melancarkan aksi ke Gedung DPRD Buleleng pada Jumat, 9 September 2022.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsakiyah Sabtu 10 September 2022 Untuk Wilayah Kota Semarang dan Sekitarnya
Kolaborasi 2 elemen mahasiswa ke Gedung DPRD Buleleng bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat menolak BBM naik yang dirasa sangat mencekik dan menyengsarakan masyarakat Indonesia.
Mereka melakukan longmarch ke gedung dewan. Koordinator lapangan (Korlap) Wahyu Candra Kurniawan, dalam aksi ini, menyampaikan ada 6 tuntutan yang dibawa oleh HMI dan KMHDI di Singaraja.
"Kami murni menyampaikan aspirasi masyarakat yang dirasa kebijakan pemerintah saat ini bukanlah solusi yang tepat untuk mensejahterakan rakyat, malahan sebaliknya, menyengsarakan rakyat. Maka dari itu, kami disini membawa 6 poin tuntutan," tegas Korlap Wahyu.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsakiyah Sabtu 10 September 2022 Untuk Wilayah Kota Yogyakarta dan Sekitarnya
Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyampaikan langsung dan berhasil meminta Ketua DPRD Kabupaten Buleleng I Gede Supriyatna menandatangani ke-6 poin Pernyataan Sikap.
Pertama, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kedua, berantas mafia Migas dan Pertambangan. Ketiga, Penolakan Tarif Dasar Listrik.
Keempat, Penundaan Proyek Strategis Nasional yang tidak berpihak terhadap rakyat.
Kelima, Pembubaran lembaga-lembaga negara yang tidak berfungsi secara optimal dan membebankan APBN.
Baca Juga: Jadwal Sholat dan Imsakiyah Sabtu 10 September 2022 Untuk Wilayah Kota Makassar dan Sekitarnya
“Poin keenam kami menyerukan pemerintah melakukan realokasi anggaran (APBN) untuk mendukung subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)", lanjutnya.
Wahyu juga meminta 6 poin tuntutan itu disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan menjadi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai amana UUD 1945. (etik maheswari) ***