Network
KY mendorong media dan masyarakat membentuk komunitas untuk pengawasan dan memantau oknum hakim saat menangani perkara pemilu.
KY juga menjanjikan agar putusan hukum di pengadilan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
Baca Juga: Sambut Kehadiran Penghubung KY di Bali, Koster Siap Sinergi Ciptakan Peradilan Bersih
Pengawasan oknum-oknum hakim yang ‘masuk angin’ akan diperketat melibatkan masyarakat luas termasuk jajaran media massa.
“Pemantauan oknum hakim saat menangani perkara pemilu bukan hanya peran KY saja, tetapi seluruh pihak, termasuk media. Kami harus mengawasi ribuan hakim di seluruh Indonesia. Saat ini trust (kepercayaan,red) terhadap hakim dan lembaga peradilan sangat rendah. Membangun trust ini memang tantangannya luar biasa,” ujarnya.
“Media sekarang sangat kritis, sehingga media juga dituntut turut mengawasi oknum-oknum hakim ketika menyidangkan kasus-kasus pemilu di tahun politik 2024. Menjadi langkah pencegahan, dan ini kami upayakan setiap pemilu,” ujar guru besar tidak tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat ini.***
