“Maka dari itu kami di DPRD dan saya sebagai Ketua Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Badung melakukan pembahasan dan koreksi kembali apakah ada hal-hal yang perlu diberikan catatan-catatan kepada pemerintah terutama satu tahun anggaran sesuai kesepakatan kita di APBD yang sudah kita sepakati dengan demikian kami melakukan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah di tahun 202,” jelasnya. ***