Investor Tutup Akses Nelayan ke Pantai Desa Bunutan, LBH KORdEM: Pemerintah Jangan Hanya Tajam Kebawah

Pasal 59

Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib:

1. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai; b
2. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
3. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
4. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
5. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
6. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Baca Juga: Satu Pemain Belum Diumumkan, Apakah Pengganti Nouri yang Tak Terlihat di Latihan Bali United?, Ini Kata Teco

Selanjutnya dalam Pasal 60 PP tentang Sungai tersebut dirinci lagi:

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan: a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

Lanjut Wayan Ariawan mengingatkan, di Pasal 9 PP No. 38 Tahun 2011 tersebut diuraikan:

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

Baca Juga: Target Awal Lolos Play-Off IBL 2023! Bali United Resmi Perkenalkan Pemain dan Pelatih Dengan Latar Pantai Kuta