Tegak Lurus Setia AHY, DPD Partai Demokrat Bali Akan Hadang Upaya Kepengurusan Tandingan

- 10 Maret 2021, 17:39 WIB
Ketua DPD Demokrat Bali tegaskan Bali setia pada AHY
Ketua DPD Demokrat Bali tegaskan Bali setia pada AHY /Denpasar Update

DENPASARUPDATE.COM – Blunder kepengurusan Partai Demokrat pasca “kudeta” singkat yang menunjuk Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, agaknya tak berpengaruh di Bali.

Buktinya, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta memilih tak ikut-ikutan belok haluan. Mudarta menyatakan telah menginstruksikan kadernya untuk tetap setia pada kepengrusan DPP Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami sudah instruksikan kepada kader  utamanya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk menaati dan solid terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum DPP Demokrat yang sah,” tegas Mudarta.

Baca Juga: Kisi-Kisi Bocoran Ikatan Cinta 10 Maret 2021 : Al Bohong Bilang Reyna Anak Roy, Nino Ngotot Akan Tes DNA

Bahkan pihaknya juga meminta seluruh anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk tidak goyah atau  terpengaruh dengan kenyataan sumir dualisme kepemimpinan di partai berlambang mercy ini.

Mudarta Kembali memastikan tidak ada kader dari Bali yang ikut ke Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pekan lalu.  "Sudah kita intruksikan, semua solid dan kompak bersama AHY," tandas Mudarta.

Pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk melacak 8 orang yang mengaku menjadi utusan Bali di KLB Deli Serdang tersebut.

Baca Juga: Kader Samosir Tolak Dipecat, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Digugat, Hasto dan Jarot Juga Ikut Tergugat

Tetapi, ia menyebut bahwa tim khusus tersebut masih belum bisa mengidentifikasi kedelapan  orang tersebut.  "Kami sudah bentuk tim khusus. Belum ketahuan, sedang di lacak," katanya.

Mudarta malah menganggap KLB di Sumut inkonstitusional.  Karena itu lanjutnya, seluruh jajaran kepengurusan di Bali akan memantau dan menghadang upaya pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk kepengurusan tandingan berdasarkan hasil KLB.

"Prinsipnya kami menunggu instruksi dari DPP. Kita lihat dulu apakah mereka (kubu Moeldoko) akan diberikan SK oleh Kemenkumham atau tidak. Tetapi, yang jelas tidak ada dualisme di Bali dan semua tegak lurus kepada Ketum AHY," pungkasnya. ***

Editor: I Gusti Ngurah Kartika Mahayadnya

Sumber: Denpasar Update


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah