Network
DENPASARUPDATE.COM - Lima daerah di Provinsi Bali resmi memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19, hingga 8 Februari 2021 mendatang.
Lima daerah tersebut yakni Denpasar, Gianyar, Badung, Klungkung, dan Tabanan.
Perpanjangan PPKM di Bali ini menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang PPKM.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan telah memanggil lima kepala daerah tersebut.
"Untuk itu saya memanggil Bupati dan Walikota untuk mengadakan rapat guna membahas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tersebut," ujar Gubernur Koster dalam keterangan tertulis, Minggu 24 Januari 2021 malam.
Baca Juga: Diserbu Netizen Usai Tegur Melly Goeslaw, dr. Tirta Bantah Pansos
Koster menjelaskan dalam Instruksi Mendagri Nomor 02 Tahun 2021 itu berisi arahan untuk membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home sebesar 75 persen dan Work From Office sebesar 25 persen.
Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online, kemudian di sektor esensial kebutuhan bahan pokok beroperasi 100 persen, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas.
Pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran layanan di tempat juga diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021, yakni sebesar 25 persen dan layanan pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran.
Selanjutnya untuk pengaturan pemberlakuan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, diatur sampai dengan Pukul 20.00 WIB.
"Sedangkan untuk kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen, dan mengijinkan beribadah di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas maksimum 50 persen," jelas Koster saat memaparkan isi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 seraya menyatakan untuk kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara, sementara pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum juga dilakukan.
Baca Juga: Geger Dentuman Keras Misterius di Buleleng, Sumber Ledakan Masih Misteri
Guna menjalankan instruksi ini, Gubernur Bali, Wayan Koster menyebutkan pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 ini, mulai berlaku pada tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 minggu berturut-turut.
"Untuk itu para Kepala Daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala," pesan Wayan Koster kepada Bupati/Walikota yang hadir dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Usai Bebas dari BNN, Ashyanti Mengaku Millen Cyrus Banyak Berubah
Lebih lanjut, Mendagri disebutkannya telah menegaskan kita, agar mengoptimalkan posko satgas Covid-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai dengan Dusun/RW/RT. Khusus untuk wilayah Desa, dengan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, dapat menggunakan APBD Desa secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
Disisi lain, upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan agar dilakukan dengan acara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satpol PP, Kepolisian Negara RI, dan melibatkan TNI).
Baca Juga: Kawal Visi Misi, Tamba – Ipat Bentuk Tim Transisi Kekuasaan “Tepat” Dalam RPMJ Jembrana
"Laporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada Menteri Dalam Negeri tembusan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional," tambah Gubernur Koster seraya meneruskan pesan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 dengan meminta kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.*** (Ari Setiawan/Denpasar Update)
