DENPASARUPDATE.COM - Pemerintah Provinsi Bali bakal menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2022/2023.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa memastikan tidak ada siswa baru yang tercecer dalam proses PPDB kali ini.
“Kami pastikan semuanya akan terakomodir. Semuanya, dapat memilih sekolah sesuai zonasi wilayah di kecamatan yang terdekat. Jadi tidak harus ke sekolah tertentu yang di luar kabupatennya, silakan dipilih," kata dia saat konferensi pers di kantor Disdikpora Bali, Senin 6 Juni 2022.
Baca Juga: Kisah Pengrajin Penjor di Denpasar Jelang Galungan, Permintaan Meningkat, Terbentur Bahan Baku Mahal
Dalam PPDB Tahun 2022 ini, ia menjelaskan jumlah lulusan SMP di Provinsi Bali sebanyak 66.617 siswa.
“Sedangkan jumlah daya tampung SMA-SMK Negeri di Provinsi Bali sebanyak 45.721 siswa dari 89 SMA Negeri dan 56 SMK Negeri. Jumlah daya tampung SMA-SMK Swasta di Provinsi Bali sebanyak 41.833 siswa dari 74 SMA Swasta dan 119 SMK Swasta,” ujar dia.
Pada Tahun 2022 juga akan dibuka 4 (empat) unit sekolah baru SMA/SMK yang mulai beroperasi tahun ini yaitu SMA Negeri 3 Kuta Selatan di Kecamatan Kuta Selatan, SMA Negeri 3 Mengwi di Kecamatan Mengwi, SMK Negeri 2 Kuta Selatan di Kecamatan Kuta Selatan, dan SMK Negeri 1 Mengwi di Kecamatan Mengwi.
Menariknya, dari jumlah lulusan baru tersebut tercatat ada 18 ribu siswa miskin di Bali.
Baca Juga: Laga Pembuka Piala Presiden 2022 Mempertemukan Persis Solo Vs PSS Sleman, Berikut Jadwal Lengkapnya
Dari jumlah tersebut, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp18,3 miliar bagi siswa miskin yang nantinya masing-masing siswa akan mendapatkan bantuan uang senilai Rp 1,5 juta per orang.
"Kalau 18,3 miliar itu adalah kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu siswa miskin dengan anggaran yang sedang kami hitung 1,5 juta per siswa miskin, selain memang dapat dari Bosda dan Bosnas dan tunjangan-tunjangan lainnya," paparnya.
Melalui adanya bantuan tersebut, nantinya uang senilai Rp 1,5 juta per siswa miskin itu diharapkan mampu dipakai untuk biaya makan, biaya pakaian, buku dan sebagainya.
Untuk memastikan latar belakang ekonomi keluarga siswa, Disdikpora akan berkoordinasi dengan Desa Adat setempat.
Baca Juga: Komitmen Tanam Pohon, Vale Indonesia Jadi Contoh BUMN Tambang Lain di Indonesia
Bakal dilakukan pengecekan dengan cara berkunjung langsung ke rumah siswa.
"Nanti untuk tingkat kemiskinannya tentu melakukan home visit atau datang ke rumah siswa tersebut dan diklasifikan. Bersinergi dengan pihak Desa Adat, apakah memang benar siswa tersebut miskin dan kemudian sangat-sangat miskin, inilah kemudian yang akan diproses sehingga nanti diharapkan dari dana pemerintah untuk membantu siswa miskin," imbuh Jayawibawa.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta juga memastikan siswa miskin agar diterima di sekolah SMA/SMK Negeri.
“Jalur khusus miskin lebih diprioritaskan untuk diterima semua. Sepanjang itu memenuhi persyaratan verifikasi dari tim,” jelasnya.***