DENPASARUPDATE.COM - Pemerintahan baru bakal terwujud di negeri Paman Sam, ini terlihat usai berhasilnya Partai Demokrat merebut kembali kursi kepresidenan di Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2020.
Calon usungan partai tersebut yakni Joe Biden dan Kamala Harris berhasil memenangkan Pilpres AS dengan menyapu bersih 290 electoral votes dan 74 lebih suara rakyat Amerika Serikat, yang membuat pencapaian tertinggi sepanjang sejarah AS.
Menariknya, kemenangan Biden ini membuat banyak kalangan memperikirakan akan merubah gaya politik luar negeri AS, terutama dengan Tiongkok atau China.
Baca Juga: BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Telat Cair, Ada Peserta Dicoret Karena Ini
Pasalnya, selama periode Donald Trump dari Partai Republik, AS menerapkan politik luar negeri konfrontasi, terutama di bidang ekonomi dan teknologi dengan negeri Tirai Bambu tersebut.
Kedua negara itu pun terjebak dalam perang dingin teknologi yang belum mereda hingga kini.
Sejumlah kebijakan ditelurkan untuk menjegal China, baik di Negeri Paman Sam sendiri maupun negara sekutunya.
Baca Juga: Ramalan Cuaca Jawa dan Bali Hari Ini Selasa 10 November 2020: Denpasar dan Bandung Cerah Berawan
Salah satunya adalah pembatasan hingga pemblokiran sejumlah teknologi buatan China, seperti teknologi buatan Huawei, TikTok, dan WeChat.
Namun, di masa pemerintahan Biden nanti, diperkirakan kebijakan konfrontasi tersebut akan mereda dan sedikit berubah.
Ini seperti diungkapkan oleh, Anggota Kongres AS sekaligus Politisi Senior Partai Demokrat, Barney Frank, dikutip dari Asia Times, ia menyebut bahwa di masa Biden nanti akan ada perubahan pandangan politik kepada China.
Baca Juga: Update Harga Emas Pada Selasa 10 November 2020, Emas Antam Turun Rp1.980 per 2 Gram
Ia mengungkapkan, bahwa Biden sendiri akan sedikit melunak dan perlahan melepaskan pembatasan ekspor teknologi ke China dengan imbalan konsesus tertentu dari Beijing, terutama untuk perusahaan teknologi di AS.
"Namun melenyapkan kebijakan anti-Huawei secara sepihak tidak mungkin dilakukan di AS, bahkan jika dia (Biden) ingin melakukannya," kata Frank, seperti dirangkum dari Asia Times.
Di bawah kepemimpinan Donald Trump, AS dan negara sahabatnya kerap melontarkan tuduhan Huawei merupakan alat mata-mata Tiongkok.
Baca Juga: 8 Akun Dilaporkan ke Polda Metro, Tidak Menutup Kemungkinan Gisel Diperiksa
Dia juga berhasil membuat perusahaan pemasok teknologi membekukan hubungan bisnis dengan Huawei.
Huawei sendiri sempat masuk dalam daftar hitam perusahaan yang tidak boleh menjalin bisnis dengan perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat.
Apabila kebijakan ini dilanggar maka perusahaan tersebut bisa kena sanksi.
Baca Juga: Gagal Cair! BLT BSU Subsidi Gaji BPJS Gelombang 2 Batal Cair ke 5 Rekening Bank Karyawan Ini
Misalnya Google yang merupakan pemasok sistem operasi Android serta ekosistem Google Mobile Service (GMS).
Akibatnya, smartphone Huawei yang dirilis sepanjang tahun 2020 tidak lagi bisa menggunakan ekosistem atau aplikasi dari GMS.
Dampak negatif sekaligus positifnya adalah Huawei mengembangkan ekosistem mandiri bernama Huawei Mobile Service (HMS) yang tidak kalah bagus.
Baca Juga: Model Dylan Sada Meninggal Dunia, Penyebabnya Masih Misterius
Meskipun begitu tetap saja absennya layanan GMS membuat konsumen di beberapa negara termasuk Indonesia sedikit menahan diri membeli perangkat Huawei.
Beruntung sistem operasi Android merupakan teknologi open source artinya bisa digunakan dan dimodifikasi siapa saja.
Tidak sampai sini saja, Taiwan Semi Conductor Manufacturing (TSMC) yang merupakan produsen chipset pesanan Huawei juga sempat menyatakan berhenti memasok kebutuhan Huawei.
Baca Juga: Eks Persija dan Badak Lampung Wafat, Bali United Ucapkan Belasungkawa
Hal ini berakibat Huawei harus mencari alternatif atau bergerak sendiri untuk memproduksi chipset rancangan mereka yaitu HiSilicon Kirin.
Kini dengan lengsernya Donald Trump maka Huawei punya peluang untuk bisa kembali berbisnis seperti sedia kala.***