Network
DENPASARUPDATE.COM – Pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) memasuki masa setahun pemerintahan pasca dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.
Hanya saja, PPP sebagai salah satu pengusung Jokowi-Ma’ruf memberikan beberapa catatan bagi setahun pemerintahan Jokowi.
Melalui Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek, PPP menyebut bahwa penegakan supremasi hukum di masa setahun pemerintahan ini kurang baik.
Baca Juga: Ini Kisah Heroik Pasukan Garuda Polda Bali Pulang Tugas Dari Afrika Tengah
Ia mencontohkan kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum.
"Dalam bidang hukum memang masih ada tantangan penegakan supremasi hukum. Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan aparat kejaksaan dan kepolisian telah mencoreng institusi penegak hukum," katanya, Selasa 20 Oktober 2020 dilansir dari laman DPP PPP, Rabu 21 Oktober 2020.
Selain itu, Awiek mengatakan dari sisi konsolidasi internal pemerintahan sempat ada persoalan ketika koordinasi antar anggota kabinet tumpang tindih, bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi.
Baca Juga: Kompetisi Belum Dapat Ijin Kepolisian, PSSI Pilih Berangkatkan Pemain Timnas U-19 TC ke Perancis
Ia juga menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi secara khusus oleh pemerintahan Jokowi di empat tahun ke depan, yakni di bidang ekonomi dan kesehatan.
