Network
DENPASARUPDATE.COM - Menuju Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-10, kriteria mengenai sosok calon ketua MUI terus menjadi pembahasan di kalangan umat Islam.
Hal ini yang membuat Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Badung menggelar diskusi daring membahas hal tersebut, Rabu 23 September 2020.
Dalam diskusi yang bertajuk 'Mencari kriteria Ideal Ketua Umum MUI Pusat Untuk Kemaslahatan Ummat' ini menghadirkan beberapa pembicara ternama di Bali.
Baca Juga: Viral Video Menari Salsa di Kuta Utara Tanpa Masker, Satpol PP Akan Panggil Penyelenggara
Mereka diantaranya yakni KH.Saefudin Zaeni selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Denpasar, KH Noor Hadi selaku Rais Syuriah PWNU Bali dan KH.Lewa Karma M.Pd selaku Korwil Pergunu Bali Nusa Tenggara.
Dalam paparannya, Ketua MUI Denpasar, KH.Saefudin Zaeni menyampaikan sosok ketua MUI harus memiliki kriteria yang bisa memberikan bimbingan kepada ummat.
"Sosok ketua MUI itu tidak cukup hanya pinter, ketua MUI harus mampu memberi bimbingan kepada ummat Islam,” paparnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Arab Saudi Buka Kembali Ibadah Umrah untuk Jamaah Internasional
Ktiteria lain yang harus dimiliki oleh ketua MUI adalah mampu memberikan fatwa terhadap satu masalah keummatan dan kebangsaan.
“Kemudian ketua MUI harus mampu memberikan fatwa. Untuk memberikan fatwa maka Ketua MUI harus memiliki kemampuan ilmu yang konferenhensif,” ungkapnya.
Kriteria yang ketiga menurutnya adalah sosok ketua MUI harus bisa menjadi penghubung antara ummat dan pemerintah dan ummat lain.
“Contoh ketua MUI pertama Buya HAMKA mau menjadi ketua MUI dengan syarat MUI bisa menghubungkan ummat dengan pemerintah, harus ada kemampuan untuk bisa menghubungkan hal tersebut,” tegasnya.
Baca Juga: Siapa Punya Keberuntungan Hari Ini?, Simak Ramalan Zodiak, Selasa 22 September 2020
Sedangkan, Rais Syuriah PWNU Bali, KH Noor Hadi justru melihat bahwa sosok Ketua MUI pusat harus memiliki sanad keilmuan yang jelas.
“Sosok Ketua MUI harus sanad Ilmunya jelas, sehingga kapasitas keilmuannya jelas,” jelasnya lagi.
Menurut Ulama sepuh yang memiliki pesantren Hafidz di Tabanan ini menilai banyak sosok yang memiliki kriteria tersebut.
Di sisi lain, Korwil Pergunu Bali-Nusra, KH. Lewa Karma menyampaikan bahwa seorang ketua MUI tidak boleh terlibat politik praktis.
“Seorang ketua MUI tidak boleh berpolitik praktis, karena ketua MUI harus menjadi sosok pemersatu,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa dalam pemilihan Ketua MUI bukan proses politik, dalam pemilihan perlu diberikan waktu untuk mendengar langsung paparan calon ketua MUI.
“Ketua MUI harus memahami fungsinya, Perjalanan MUI perlu reorientasu, titik tekan saya calon ketua MUI tidak boleh berpolitik," tukasnya.***
