Network
DENPASARUPDATE.COM - Badan Pusat Statistik mengumumkan rilis hasil Data Sensus Penduduk Tahun 2020 secara virtual, Kamis 21 Januari 2021.
Tidak hanya itu, BPS juga mengumumkan Data Administrasi Kependudukan Tahun 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori memaparkan bahwa data jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan Kemendagri semester 2 tahun 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk, yakni berjumlah 271.349.889 jiwa.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Al Mulai Curiga, Elsa Segera Kena Batunya hingga Ramalan Zodiak
Jumlah tersebut terdiri dari wanita sebanyak 134.229.988 jiwa dan pria sejumlah 137.119.901 jiwa, dengan jumlah kartu keluarga sejumlah 86.437.053.
Ditambahkannya, sebaran jumlah penduduk terpadat per pulau Indonesia berdasarkan data Kemendagri ditempati urutan pertama oleh Pulau Jawa sebesar 55,94%, disusul Sumatera sejumlah 21,73%.
Baca Juga: Usai Tetapkan 2 Tersangka, KPK Periksa 5 Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit
Kemudian Sulawesi sejumlah 7,43%, Kalimantan 6,13%, Bali dan Nusa Tenggara berjumlah sekitar 5,57%, Papua sejumlah 2,02% serta Maluku 1,17%.
Ia juga menyebut bahwa data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini pertama kalinya dilakukan rilis secara bersama-sama dengan BPS.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 22 Januari 2021 Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces
“Rilis ini saya kira merupakan wujud sinergi yang dilakukan antara BPS dengan Kemendagri sejak persiapan sensus penduduk tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” kata Hudori sembari menyampaikan pentingnya data kependudukan guna berbagai keperluan, baik negara, lembaga, swasta maupun perorangan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini 22 Januari 2021 Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo
Dikatannya bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data kependudukan Kemendagri digunakan untuk semua keperluan, antara lain untuk pelayanan publik, untuk perencanaan pembangunan.
“Baik perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, untuk alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi, dan adalah menegakkan hukum serta pencegahan kriminal,” sebutnya.
Baca Juga: Seminggu Lalu Ikut Vaksinasi, Bupati Sleman Sri Purnomo Malah Tepapar Covid-19
Senada dengan Muhammad Hudori, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto turut menyampaikan hal serupa bahwa rilis data kependudukan kedua instansi tersebut secara bersama – sama baru pertama kalinya dilaksanakan.
“BPS - Kemendagri telah menerapkan komitmen ke depan kita akan terus-menerus bekerjasama untuk membenahi data kependudukan Indonesia. Saya sangat berharap bahwa hasil kerjasama ini akan saling melengkapi, sehingga para pengguna data dapat memperoleh gambaran yang lebih komplit mengenai dampak kependudukan di Indonesia, yang menjadi sangat penting untuk membuat perencanaan di berbagai bidang,” kata Kecuk.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Semakin Bertambah, DPRD Bali Desak Agar Nakes Segera Divaksin
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, menurut Kecuk jumlah penduduk Indonesia saat ini yakni 270.203.916 jiwa, dengan tingkat kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga sebesar 91,32 % atau sejumlah 246.74 juta jiwa.
Sedangkan sisanya sebesar 8,68% atau sejumlah 23.47 juta jiwa berdomisili tidak sesuai kartu keluarga.
Baca Juga: Bangun Pusat Kebudayaan Bali Pengganti Art Centre, Koster Bilang Ngayah Total
“Jumlah penduduk Indonesia berdasar hasil sensus penduduk tahun 2020 berdasarkan periode bulan September tahun 2020, sementara data dari Adminduk mengacu kepada posisi bulan Desember 2020. Ada kenaikan karena ada laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 persen dari bulan September dan bulan Desember 2020. Satu hal yang perlu kita jadikan catatan, meskipun pada level nasional jumlah penduduk dari BPS dan Dukcapil sudah menyatu dan tunggal, tentu ada perbedaan pada level provinsi meskipun perbedaan ini tidaklah signifikan,” terangnya.***
