Network
DENPASARUPDATE.COM – Akuntabilitas publik menjadi isu mengemuka ketika pengambilan sumpah jabatan para Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik di 6 Kabupaten/Kota di Bali. Untuk itulah mereka mempresentasikan komitmen pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali, Rabu, 10 Maret 2021 baru lalu.
Keenam Kabupaten dan Kota yang dimaksud adalah Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangaem. Mereka yakni, Wali Kota/Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa, Kemudian I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Sang Nyoman Sedana Arta-I Wayan Diar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangli, I Komang Gede Sanjaya-I Made Edi Wirawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tabanan serta I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung. Sementara Karangasem diwakili oleh Sekdanya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab memimpin langsung presentasi kinerja pelayanan publik. Ombdusman Bali memberikan apresiasi kepada para bupati terpilih yang datang mempresentasikan kinerja pelayanan publik.
Baca Juga: Tumbang di Game Perdana, Bali United Basketball Petik Pelajaran Berharga
"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para bupati dan walikota yang datang sendiri untuk menjelaskan apa yang menjadi visi misi mereka dalam keterbatasan waktu dan kesibukan mereka. Kecuali Bupati Karangasem tidak bisa hadir karena anaknya menikah, dan wakilnya harus menerima kunjungan Kapolda Bali," ujarnya.
Menurut Umar, hasil pemaparan visi misi kinerja pelayanan publik untuk 6 kabupaten dan kota tersebut diakuinya masih banyak terjadi ketimpangan wilayah yang cukup signifikan. Ada kabupaten dan kota yang memang sudah sangat bagus seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Namun ada juga kabupaten yang masih harus terus digenjot kinerja pelayanan publiknya.
"Kita melihat sepertinya ada ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Kita meminta agar kabupaten yang belum optimal harus mengejar ketertinggalan mereka," ujarnya.
Baca Juga: Jalan Tol Gilimanuk – Mengwitani Terkendala Pembebasan Lahan 500 Hektare Persawahan di Jembrana
Umar juga meminta kepada para bupati dan wakilnya bekerja secara jujur dalam melakukan pelayanan publik terutama infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
