Network
DENPASARUPDATE.COM - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha pada Jumat 16 Oktober 2020 mengatakan ia tidak akan meletakkan jabatannya meskipun dituntut mundur oleh puluhan ribu pengunjuk rasa yang melanggar larangan demonstrasi dari pemerintah.
PM Prayuth juga memperingatkan massa aksi untuk tidak mempertahankan tuntutan mereka itu. Pemerintah Thailand melarang perkumpulan yang dihadiri lebih dari lima orang sejak Kamis 15 Oktober 2020, setelah ribuan massa turun ke jalan selama hampir tiga bulan berturut-turut untuk mendesak PM Prayuth mundur dan meminta amandemen pada konstitusi guna mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
Para pengunjuk rasa menentang larangan itu dan hadir dalam aksi demonstrasi terbesar di Bangkok pada Kamis sore.
Baca Juga: Mimpi Mohammad Kanu Helmiawan Si Anak Nelayan yang Ingin Tembus Skuat Utama Timnas U-19
"Saya tidak akan mundur," kata Prayuth setelah menghadiri pertemuan kabinet darurat seperti dikutip dari Warta Ekonomi.
"Pemerintah harus menerapkan status darurat. Kami harus menempuh jalan itu karena situasinya mulai berujung ke aksi kekerasan. Status darurat itu akan berlaku selama 30 hari, atau kurang jika situasinya mulai reda," imbuh Prayuth.
Ia memperingatkan warga Thailand untuk tidak melanggar aturan kedaruratan.
"Tunggu dan lihat. Jika kalian melakukan pelanggaran, kami akan menempuh jalur hukum," ujar Prayuth. Pengunjuk rasa mendesak Prayuth mundur dari posisinya sebagai perdana menteri.
Baca Juga: Nah Loh! Terungkap Kasus TNI LGBT, Begini Tanggapan Psikolog
