Tanggapi Penyaluran Bansos Covid-19, PBB Bali Sebut Siap Advokasi Jika Ada Penyelewengan

- 8 Januari 2021, 03:00 WIB
Para penerima program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Jokowi serentak se-Indonesia untuk tahun 2021 pada Senin, 4 Januari 2020 yang diikuti juga secara virtual oleh Gubernur Bali Wayan Koster dari Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar.
Para penerima program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Jokowi serentak se-Indonesia untuk tahun 2021 pada Senin, 4 Januari 2020 yang diikuti juga secara virtual oleh Gubernur Bali Wayan Koster dari Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar. /Rudolf Arnaud Soemolang/Denpasar Update

DENPASARUPDATE.COM - Permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 mendapat tanggapan dari DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Bali.

Ketua DPW PBB Bali, M. Shalahuddin J alias Bro Shalah menyebut akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data.

Dari hasil pengamatannya kebanyakan pendataan masih salah sasaran.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 8 Januari 2021, Rahasia Al Dibocorkan ke Andin, Hubungan Mereka Jadi Begini

“Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak diantaranya masih salah sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,” terangnya dalam keterangan persnya, di Denpasar, Kamis 7 Januari 2021.

Shalahuddin juga menyebut alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini, Sinkronisasi antar stakeholder tidak berjalan maksimal.

Baca Juga: ANEH, Pria Asal Bangli Ini Malah Curi Motornya Sendiri, Ini Kronologinya

“Saya melihat kementrian bergerak masing-masing dalam situasi ini. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementrian yang berbeda-beda," ujar dia.

"ini diluar adanya bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum lagi bantuan dari lembaga-lembaga lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” tegasnya.

Halaman:

Editor: I Gusti Ngurah Kartika Mahayadnya

Sumber: Denpasar Update


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x