Network
DENPASARUPDATE.COM – Langkah pemerintah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diakui kontroversial. Banyk pihak menilai penularan dan tingkat kematian yang mengerikan akibat beredarnya varian baru Covid-19 bernama Delta hanya bisa dikurangi secara signifikan dengan pembatasan sosial.
Disisi lain, pandemi yang tak berkesudahan sudah setahun lebih membuat ekonomi masyarakat kian babak belur. Pengangguran dan kemiskinan kian merajalela. Namun PPKM Darurat yang diberlalkukan pemerintah mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah ini dinilai sangat penting untuk membatasi penularan Covid-19, mengendalikan peredaran varian Delta, dan mengurangi kematian. “Kami sangat khawatir dengan peningkatan tajam kasus dan kematian Covid-19 di Indonesia, didorong oleh varian Delta yang sangat mudah menular,” ujar Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Juli 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 14 Juli 2021 : Nino Terpuruk Saat Reyna Marah dan Tidak Mau Ketemu Lagi
“Krisis yang sedang kami tangani di sini berfungsi sebagai pengingat bahwa tidak ada dari kita yang dilindungi sampai kita semua terlindungi,” ujar dia, menambahkan.
PPKM diterapkan pada 3-20 Juli 2020 di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang paling padat penduduknya di Indonesia, sebagai tanggapan atas beban kasus Corona yang meningkat.
Aturan tersebut membatasi pertemuan publik, mengurangi jam buka, dan mengharuskan sebagian besar orang untuk bekerja dari rumah, di antara langkah-langkah lain yang dirancang untuk memperlambat penularannya. Namun, para ahli WHO (World Health Organization) atau Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan bahwa varian Delta menimbulkan ancaman di luar Jawa dan Bali.
“Semua wilayah negara harus memastikan implementasi dan pemantauan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang tepat waktu, termasuk pembatasan pergerakan,” tulis WHO dalam laporannya pada 7 Juli.
