Wacana Tiadakan Baliho Kampanye Oleh KPU, DPRD Bali Tegaskan Tolak dan Minta Kaji Ulang

- 4 Agustus 2020, 21:19 WIB
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Adnyana /Rudolf A Sumolang

DENPASARUPDATE.COM - Wacana mengganti baliho dengan video pendek sebagai media kampanye di Pilkada Serentak 2020 mendapat penolakan dari DPRD Bali.

KPU sendiri mewacanakan penggunaan video pendek yang akan ditayangkan di Videotron yang ada di tempat-tempat strategis dan juga disebarkan melalui berbagai media baik medsos ataupun media online dan elektronik.

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pengurangan baliho sebagai media kampanye. Hanya saja, pihaknya tidak sepakat meniadakan baliho sebagai media kampanye.

Baca Juga: Termasuk Bali, Hasto Sebut PDIP Akan Umumkan 75 Calon Kepala Daerah Lagi Jelang HUT RI ke 75

"Kalau pengurangan baliho gak persoalan sih, cuma jangan sampai meniadakan. Pastilah (baliho) harus ada di tempat-tempat tertentu, strategis dengan wilayah-wilayah yang dibagi sehingga bisa menjangkau untuk sosialisasinya lebih luas kepada rakyat pemilih," katanya, Selasa 4 Agustus 2020.

Ia juga menilai bahwa penggunaan baliho sebagai media kampanye masih cukup efektif dan relevan di Bali. Apalagi, tidak semua masyarakat di Bali 100 persen menggunakan media internet, terutama orang tua di pedesaan.

"Kalau menurut kami masih relevan walaupun dari segi survey dianggap kecil ini, tapi masyarakat kan kita survey juga. Kalau pengguna digital, medsos misalnya kita harus survey juga. Efektivitasnya juga harus kita survey supaya seimbang," paparnya.

Baca Juga: Kunker Menhub ke Bali, Basarnas Siapkan Protokol SAR Khusus Sambut New Normal Kepariwisataan

"Kalau memang sudah 100 persen rakyat Bali menggunakan media di luar pamflet, spanduk, baliho ya gak masalah. Tapi banyak juga yang gak mengerti. Malah KPU bilang sekarang sudah sering sosialisasi belum ada gregetnya ada pemilu kan karena belum ada calonnya. Itu salah satu bukti kan, berarti walaupun sosialisasi banyak tanpa itu juga mereka gak hirau benar juga. Jadi Baliho itu masih tetap dibutuhkan tapi mungkin dibatasi, tidak bebas, tidak liar, tidak semarak, tidak ngawur pemasangannya," imbuh Politikus PDIP ini.

Halaman:

Editor: Rudolf Arnaud Soemolang


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x