Ada Kemungkinan Upah Minimum Provinsi Jawa barat Tidak Naik, Buruh Geruduk Gedung Sate Hari ini

- 27 Oktober 2020, 07:29 WIB
Ilustrasi unjuk rasa. Sedikitnya 3 ribu buruh akan gelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 27 Oktober 2020.
Ilustrasi unjuk rasa. Sedikitnya 3 ribu buruh akan gelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa 27 Oktober 2020. /PRFM.

DENPASARUPDATE.COM - Buruh di Jawa Barat yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja berencana menggelar aksi protes pada hari Selasa (27/10) untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat.

Rencananya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menetapkan UMP pada Selasa (27/10), adanya desas desus UMP tidak mengalami kenaikan dengan alasan dampak Pandemi Covid-19, hal itu membuat buruh bereaksi.

Kantor Gubernur Jabar Gedung Sate, menjadi sasaran aksi para buruh, termasuk juga kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat.

Baca Juga: Imbang Dengan Roma, Milan Masih Kokoh di Puncak

Seperti dilansir dari Pikiran Rakyat dengan judul berita Pengumunan Upah Minimum Hari ini, Serikat Buruh Siap Gelar Aksi di Gedung Sate, UMP memang menjadi kewajiban Pemprov untuk ditetapkan setiap bulan November, tetapi karena alasan cuti bersama, maka Pemprov Jabar memajukan jadwal penetapan UMP.

“Selama ini penetapan UMP berdasarkan PP78/2015 harusnya menggunakan KHL (kehidupan hidup layak). Tapi saat ini BPS belum menerbitkan KHL tersebut kemungkinan dikarenakan amanat soal KHL yang ada dari Permenaker 18/2020 baru awal Oktober  ditetapkan sehingga BPS belum siap,” kata Rahmat pada Senin, 26 Oktober 2020.

Dia berharap Selasa ini keputusan dari BPS sudah ada. Di sisi lain, jika KHL tidak kunjung muncul, pihaknya menunggu keputusan dari Kemenaker yang Senin ini menggelar rapat formula perhitungan UMP 2021.

 “UMP itu safety net. Di PP 78/2015 UMP itu dihitung berdasarkan UMP tahun berjalan dikali penambahan inflasi dan PDRB. Kalau inflasi Jabar tahun lalu 3,5 sekaran 1,5 sampai 2 persen, yang parah PDRB anjlok besar jadinya minus. Kalau minus kan kasian juga bakal lebih kecil dari UMP 2020 yang Rp 1,8 juta itu,” ucap dia.

Dengan adanya cerita buruh ingin demo UMP agar tidak ditetapkan, pihaknya jelas keberatan. Pasalnya dalam regulasi menyatakan gubernur wajib menetapkan UMP, jangan sampai kabupaten kota menetapkan lebih rendah dari UMP. 

Baca Juga: Ramalan Cinta Selasa 27 Oktober 2020 Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

“Kalau gubernur tidak menetapkan UMP nanti gubernur mendapat sanksi kan setiap peraturan pemerintah harus dilaksanakan pemerintah daerah,” ucap dia.

Meski demikian, pihaknya akan siapkan perhitungan alternatif. Pihaknya bisa mengakomodir sesuai usulan Apindo yaitu UMP 2021 tidak naik atau nilainya tetap seperti UMP 2020.

“Atau katanya dari kemenaker ada surat edaran hari ini rapat mungkin nanti malem keluar. Besok (selasa) bisa langsung disesuaikan, makanya nunggu itu.  Karena memang kami dilematis kalau kita naikkan walaupun tanpa regulasi sekarang para pengusaha boro-boro untuk naik untuk yang normal saja sekarang sudah minta ampun,” ujar dia.

Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021, serikat pekerja di Jawa Barat akan kembali menggelar unjuk rasa, Selasa.

Tak hanya itu, mereka pun akan kembali menggelar demonstrasi lanjutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 9 November 2020 mendatang. 

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Muhamad Sidarta mengatakan,  rencana tersebut merupakan Keputusan Rapat Aliansi SP SB Jawa Barat Minggu 25 Oktober 2020.

Baca Juga: Ramalan Cinta Selasa 27 Oktober 2020 Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

"Tanggal 27 Oktober 2020 aksi di Gedung Sate Bandung dengan issue tolak UMP 2021, naikan UMK 2021 minimal 8%, revisi SK UMSK 2020 Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, tetapkan UMSK 2020 Karawang sesuai rekomendasi Bupati dan Batalkan/Cabut Omnibus Law, " ujar Sidarta, Senin.***(Gita Pratiwi/Pikiran Rakyat)

 

Editor: M Hari Balo

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x