Bukaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil, Inilah Contoh Soal CPNS 2023, Simulasi Uji Kompetensi

4 Januari 2023, 13:35 WIB
Ilustrasi tes CPNS /BKN/Denpasar Update

DENPASARUPDATE.COM – Fakta menunjukkan masih banyak orang yang mendambakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah telah memutuskan CPNS 2023 akan dibuka tahun ini. Berikut contoh soal untuk simulasi uji kompetensi. Tahapan seleksi CPNS 2023 meliputi beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan uji kompetensi.

Uji kompetensi ini merupakan tes kemampuan terkait wawasan secara tertulis bagi para peserta.Tentunya para peserta yang telah lolos secara administratif di awal pendaftaran seleksi.

Berikut DenpasarUpdate.Com sajikan contoh soal untuk latihan sebelum mengikuti uji kompetensi agar lebih siap. Contoh soal berikut ini diambil dan dirangkum dari soal CPNS di tahun 2019. Soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda.

Baca Juga: Gempa Bumi Melanda Aceh, BMKG: Ada Sepuluh Kali Gempa Susulan, Ancaman Megathrust?

Kali ini dalam ulasan, hanya akan ditampilkan contoh soal sebanyak 20 nomor saja.

Silahkan dicoba, contoh soal CPNS 2023 sebagai simulasi awal sebelum uji kompetensi pada seleksi CPNS yang akan dibukan tahun ini.

 

  1. Indische Partij merupakan organisasi perjuangan bangsa yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi tersebut menginginkan adanya jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air guna mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas dan merdeka. Organisasi ini berusaha menciptakan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan semboyan yang berbunyi Indische los van Holland (Indonesia bebas dari Belanda) dan Indie voor Indiers (Hindia untuk orang Hindia). Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan berbagai upaya kecuali ….
  2. Menyerapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia)
  3. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan
  4. Mengobarkan jiwa dan semangat berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) sehingga bangsa Indonesia tidak bergantung pada pemerintah Belanda
  5. Memberantas berbagai usaha yang membangkitkan kebencian antar agama
  6. Berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia

 Baca Juga: Didepak Barito Putera, Pemain Ini Justru Perkuat Borneo FC di Putaran Kedua Liga 1 2022/2023

  1. Indonesia memiliki topografi wilayah yang beragam sehingga banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan akses transportasi sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan hidupunya. Sekalipun kebutuhan tersebut tersedia, harganya menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, Presiden Indonesia memerintahkan pemerintah daerah bekerja sama dengan

pemerintah pusat untuk membangun berbagai fasilitas sehingga akses menuju daerah-daerah terpencil menjadi mudah. Dengan demikian, harga berbagai kebutuhan hidup sehari-hari terjangkau karena biaya

distribusi menjadi murah. Berdasarkan situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila dianggap sebagai …..

  1. Pedoman hidup bangsa
  2. Pandangan hidup bangsa
  3. Kepribadian bangsa
  4. Perjanjian luhur bangsa
  5. Dasar negara

 Baca Juga: Yuk Klaim, Ini 2 Coupon Code The Spike Volleyball Story Hari Ini 4 Januari 2023 Ada 40 Bola Voli Terbaru

  1. Banyak sekali tantangan setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia. Salah satu diantaranya pada periode 1945-1950, Belanda melakukan upaya menentang penerapan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar dapat menguasai Indonesia kembali. Bentuk upaya yang dilakukan Belanda adalah …….
  2. Melakukan Agresi Militer Belanda I dan II
  3. Mempengaruhi PBB untuk memihak Belanda
  4. Mendesak pihak seukutu agar membantu Belanda
  5. Melakukan penculikan tokoh-tokoh nasional Indonesia
  6. Mengembargo impor bahan pangan bagi Negara Indonesia

 

  1. Periode Demokrasi Terpimpin terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada saat itu. Berikut yang bukan penyimpangan terhadap pancasila pada masa tersebut adalah ….. 
  2. Anggota DPR-GR dipilih oleh Presiden 
  3. Dibentuknya Undang-Undang No 12 Tahun 1962 tentang Kondisi Darurat Negara 
  4. Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup 
  5. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden 
  6. Kekuasaan dan kewenangan penyelenggaraan negara berpusat pada presiden 

 Baca Juga: Bocor di Perairan Sanur - Nusa Penida, Kapal Fast Boat Kebo Iwa Express Karam, 29 Penumpang Nyemplung ke Laut

  1. Kakek Aris bercerita bahwa ketika masa Belanda merongrong dan tidak mengakui kemerdekan bangsa Indonesia, beliau ikut dalam peperangan. Ia mengenang bahwa pada saat itu hanya bersenjatakan bambu runcing. Meskipun dengan senjata yang sangat sederhana, namun sang kakek tidak takut pada penjajah dan tetap mempertahankan tanah tumpah darahnya yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Cerita 

ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 Tahun 1945 ….. 

  1. Pasal 26 ayat (1) 
  2. Pasal 26 ayat (3) 
  3. Pasal 27 ayat (2) 
  4. Pasal 27 ayat (3) 
  5. Pasal 30 ayat (1) 

 

  1. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dapat mengakomodasi dinamika masyarakat dan menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia terkandung dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. 

Pembukaan UUD sebagai konstitusi tertinggi tersebut bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena ….. 

  1. Bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan 
  2. Ditetapkan oleh golongan tua pimpinan Soekarno 
  3. Ditetapkan oleh MPR selaku lembaga tertinggi negara
  4. Merupakan kaidah yang fundamental bagi terbentuknya negara Indonesia 
  5. Dibentuk oleh PPKI secara gigih dengan melewati berbagai tantangan dan tekanan pemerintahan Jepang 

 Baca Juga: Eks Barito Putera Luthfi Kamal Jadi Rekrutan Kedua PSIS Semarang, Yoyok Sukawi Ungkap Alasan & Durasi Kontrak

  1. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 juga berisi tentang warga negara yang menghendaki persatuan dan kewajiban untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi atau kelompok. Pokok pikiran tersebut berkaitan dengan konsep ……. 

  1. Dasar negara 
  2. Cita-cita Negara 
  3. Negara hukum 
  4. Negara persatuan 
  5. Negara demokrasi 

 

  1. Bangsa Indonesi baru saja melewati Pemilihan Umum 2019 untuk memilih presiden dan legislatif. Dasar hukum penyelenggaraannya terdapat dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih ……. 
  2. Bebas menentukan pilihannya
  3. Harus menjaga kerahasiaan yang dipilihnya
  4. Bebas mau datang atau tidak untuk memilih
  5. Bebas mau memilih menjadi golput atau tidak
  6. Bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut.

 Baca Juga: Barito Putera Bidik Pemain Asing Brazil Rp 3.04 Miliar Minim Gol di Bursa Transfer, Statistiknya Kurang Gacor?

  1. Penanda bahwa Indonesia telah meninggalkan sistem pemerintahan Presidensial dan memulai sistem

pemerintahan demokrasi terpimpin adalah ….

  1. MPR dan DPR belum dibentuk oleh Presiden
  2. Para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP
  3. DPR dan DPA berwenang memberi nasihat kepada Presiden dan Mahkamah Agung
  4. Wewenang lembaga MPR dan DPR dijalankan oleh Presiden dengan memperhatikan nasihat KNIP
  5. Para menteri kabinet bertanggung jawab kepada DPR

 

  1. Perhatikan prinsip-prinsip berikut:

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM)

2) Penyelenggaraan pemerintah harus segera diawasi

3) Keterikatan pada perintah hukum

4) Perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, dan pembagian kewenangan

5) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum

6) Pemerataan kesejahteraan sosial

Dari prinsip-prinsip di atas, prinsip negara hukum ditunjukkan oleh

  1. 1), 2), dan 3)
  2. 1), 3), dan 5)
  3. 2), 4), dan 5)
  4. 2), 3), dan 4)
  5. 4), 5), dan 6)

 

  1. Sewaktu masih kuliah Andi berkata jujur ketika ditanya oleh dosennya perihal mahasiswa yang menyontek saat ujian berlangsung. Ia berani berkata jujur karena dia dan mahasiswa lain yang tidak

menyontek telah belajar dengan keras dalam persiapan menghadapi ujian tersebut. Namun nilai yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan para siswa yang menyontek. Pada kasus tersebut, Andi telah menerapkan nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ke- ……….

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

 Baca Juga: Mamadou Hady Barry Trial di PSM Makassar, Begini Statistik dan Performanya

  1. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi), pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal 

tersebut merupakan fungsi UUD NKRI Tahun 1945 sebagai ……. 

  1. Alat pengontrol 
  2. Hukum dasar 
  3. Alat mengatur 
  4. Alat penentu 
  5. Alat penyusunan perundang-undangan di bawahnya 

 

  1. Perhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bawah ini: 

1) UUD NKRI Tahun 1945 

2) UU/Perpu 

3) Ketetapan MPR 

4) Keputusan Presiden 

5) Peraturan Pemerintah 

6) Peraturan Pelaksana 

7) Peraturan Daerah 

8) Peraturan Daerah Provinsi 

9) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota 

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966 adalah ….. 

  1. 1), 2), 3), 4), 5), 6) 
  2. 1), 2), 5), 7), 8), 9) 
  3. 1), 3), 2), 5), 4), 6) 
  4. 1), 2), 4), 5), 6), 7) 
  5. 1), 2), 5), 6), 7), 8) 

 Baca Juga: Soal PPPK 2022 Perawat dan Tenaga Kesehatan

  1. Sejumlah pemuda di Bandung mendirikan perkumpulan Jong Indonesia pada awal tahun 1927. Perkumpulan tersebut bertujuan menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia 

bersatu. Salah satu cita-cita untuk mewujudkannya adalah …… 

  1. Memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia 
  2. Mementingkan gerakan sosial ekonomi 
  3. Menyebarkan gerakan Indonesia merdeka 
  4. Membantu semua anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 
  5. Memajukan ekonomi anggotanya 

 

  1. Makna yang terkandung pada Indonesia sebagai satu kesatuan politik adalah …… 
  2. Indonesia harus merasa satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa 
  3. Pancasila adalah salah satu falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju kepentingan negara
  4. Seluruh kepulauan nusantara merupakan wilayah yang terpisah hukumnya dalam arti bahwa terdapat banyak hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional 
  5. Indonesia merupakan satu kesatuan yang tersusun dari berbagai kemajemukan bangsanya yang tidak dapat dipisahkan karena adanya jiwa persatuan yang kokoh oleh Pancasila sebagai alat pemersatu 

bangsa 

  1. Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa terdapat banyak hukum yang melebur menjadi satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional 

 

  1. Dilihat dari dampak dan ruang lingkupnya, kedaulatan terbagi menjadi dua yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia yang berhubungan 

dengan kedaulatan ke luar adalah ….. 

  1. Mengadakan pertukaran mahasiswa dengan negara lain 
  2. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena konfrontasi Malaysia 
  3. Menentukan dan mengatur pendidikan Indonesia 
  4. Mengirim utusan budaya dan mengadakan pertunjukan ke luar negeri 
  5. Meningkat kegiatan kegiatan ekspor produk asli bangsa sehingga diakui oleh negara lain bahwa 

bangsa kita memiliki kemampuan ekonomi yang kuat

 Baca Juga: Tetap Waspada! Badai Ellie dan Bencana Hidrometeorologi di Bali Selatan hingga Seminggu, Catat Prakiraannya!

  1. Wawasan nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa dan lingkungannya berdasarkan falsafah dan sejarah bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Pengertian wawasan nusantara dapat dijabarkan dalam empat konsep, yaitu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Di bawah ini yang bukan merupakan pengertian wawasan nusantara dalam konsep kesatuan politik adalah …….. 
  2. Masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang satu kesatuan memiliki kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang sesuai dengan 

kemajuan bangsa 

  1. Kedaulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan ruang hidup dan modal 

yang dimiliki bangsa Indonesia 

  1. Berbagai suku, bahasa, agama dan kepercayaan harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya 
  2. Secara psikologis rakyat Indonesia harus memiliki satu rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, dan satu tekad mencapai cita-cita bangsa 
  3. Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti hukum nasional yang ditujukan pada kepentingan nasional 

 

  1. Bela negara merupakan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang menjiwai rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk 

menanamkan prinsip bela negara kepada seluruh warga negara. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah ….. 

  1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segala bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. 
  2. Pencapaian kondisi bangsa yang mandiri pada berbagai bidang kehidupan agar tetap menjaga harkat dan martabat bangsa sehingga kedaulatan negara tetap terjaga dan dihormati oleh negara lain
  3. Bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap

sumber daya nasional, sarana dan prasarana, serta seluruh wilayah negara sebagai satu-kesatuan pertahanan

  1. Bela negara dapat diwujudkan dengan ikut serta dalam upaya pertahanan negara yang menjadi tanggung jawab dan kehormatan bagi seluruh warga negara
  2. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan

 

  1. Pada pelaksanaan bela negara memiliki dasar hukum baik dalam UUD NKRI, Ketetapan MPR, dan undang-undang. Di bawah termasuk undang-undang yang mengatur bela negara, kecuali ….
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988
  5. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1999
  6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002

 

  1. Perhatikan ancaman dan gangguan bagi pertahanan dan keamanan bangsa berikut:

1) Agresi militer

2) Pelanggaran wilayah oleh negara lain

3) Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan sah

4) Sabotase pihak tertentu yang merusak instalasi penting atau objek vital negara

5) Penyelundupan bahan pangan ke luar negeri sehingga mengganggu ketahan pangan nasional

6) Spionase

7) Aksi terorisme

8) Impor barang ilegal yang berpotensi membahayakan negara

9) Ancaman keamanan di luat dan udara yuridiksi Indonesia

10) Konflik antar kelompok masyarakat

Ancaman yang dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah ….

  1. 1), 2), 4), 5)
  2. 1), 2), 6), 8)
  3. 2), 3), 4), 6)
  4. 2), 5), 6), 7)
  5. 3), 4), 8), 9)***

 

Editor: I Gusti Ngurah Kartika Mahayadnya

Sumber: Badan Kepegawaian Negara

Tags

Terkini

Terpopuler