Rapat dengan KPK RI, Walikota Denpasar Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi dan Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

- 6 Juli 2022, 19:19 WIB
Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota Denpasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dilaksanakan di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Rabu 6 Juli 2022.
Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota Denpasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dilaksanakan di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Rabu 6 Juli 2022. /Ahmad Latief Fahrezi/

DENPASARUPDATE.COM - Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar.

Hal tersebut terungkap saat membuka Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota Denpasar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dilaksanakan di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, Rabu 6 Juli 2022.

Rapat monitoring dan evaluasi kali ini, membahas mengenai pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah.

Baca Juga: Sekeha Gong Lansia Werdha Santhi Duta Kota Denpasar Sukses Tampilkan Yang Terbaik Di Ajang PKB XLIV Tahun 2022

Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Korsup V KPK RI, Budi Waluya, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Kasatgas V KPK RI, Abdul Haris, PIC Korsup Bali, Handayani beserta tim, Kepala BPN Kota Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar, Ditjen Pajak, OPD dilingkungan Kota Denpasar serta stake holder terkait.

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada KPK RI yang telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Pemkot Denpasar.

Baca Juga: Youtuber Minecraft Technoblade Meninggal, Ini Penghormatan Terakhir Mojang Studio

Kegiatan ini menurutnya sangat penting bagi Pemkot Denpasar untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Menurutnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) memberikan standar bagi Pemda dalam membangun suatu kerangka kerja. Untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor atau wilayah instansi yang rentan terhadap korupsi.

Halaman:

Editor: Ahmad Latief Fahrezi

Sumber: Denpasar Update


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x