Network
DENPASARUPDATE.COM - Gubernur Bali Wayan Koster kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Hal ini terjadi setelah seorang Master of Ceremony (MC) bernama Putu Dessy Fridayanti diduga mengalami diskriminasi.
Dessy mengaku selama 23 tahun menjadi MC, ini pertama kalinya ia mengalami kejadian yang aneh.
Baca Juga: Ketemu Koster, Luhut Beri Sinyal Turunkan Bali ke Level 3, Ini Sebabnya!
Dessy merasa diperlakukan layaknya tahanan atau maling yang tidak boleh muncul di panggung. Curhatan ini diunggah Dessy melalui akun Instagram-nya pada Jumat, 10 September 2021
"Alasannya apa? Karena cara dihadiri Gubernur Bali. Protokoler Gubernur menjelaskan bahwa ini perintah @gubernur.bali @kostergubernurbali (akun Instagram) karena MC-nya cewek, jadi tidak boleh tampi cukup suara saja yang terdengar," tulis Dessy dalam unggahannya.
Dessy mengaku bahwa dalam acara tersebut ia hanya diperbolehkan membawa acara dari ruangan khusus yang dijaga ketat oleh protokol Pemerintah Provinsi Bali.
"Bahkan berdiri di belakang tamu undangan pun tidak boleh, ruangan saya berbicara ini pintu keluarnya dijaga ketat oleh protokol @pemprov_bali agar saya jangan sampai keluar," imbuh Dessy.
Baca Juga: Ronaldo Bawa Setan Merah Menang, Mahfud MD dan Said Didu Malah Saling Bersitegang di Twitter
Dessy menuturkan bahwa sejak Wayan Koster menjadi Gubernur Bali, para pekerja wanita seperti MC, penyanyi, penari, dan sebagainya sering dibatalkan oleh client atau penyedia acara.
Menjelaskan alasan pembatalan dengan geram Dessy sebut Gubernur Bali Wayan Koster akan menghadiri acara namun tidak diperbolehkan ada pengisi acara wanita.
Baca Juga: Lesti Kejora Lakukan 'Ritual' Sebelum Tidur, Rizky Billar: Sunah untuk Suami
"Hello? Kenapa kami pekerja wanita didiskriminasi begini? Apa salah kami bekerja untuk menghidupi keluarga kami? Sudah berapa puluh acara saya di batalkan karena Gubernur (Wayan Koster) hadir," jelas Dessy.
"Selama ini saya diam, kali ini saya tidak bisa diam lagi. Saya merasa tak diperlakukan manusiawi. Saya berhak untuk bekerja sesuai profesi saya," tambahnya
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, I Wayan Budiasa menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan merilis konfirmasi terkait isu ini.
"Informasi sudah sampai kepada pimpinan. Nanti katanya akan satu pintu keluar untuk respon itu. Satu pintu nanti," ucap Budiasa pada wartawan.***
