Network
DENPASARUPDATE.COM – Polemik soal legalisasi investasi miras (minuman keras) sudah dianggap selesai menyusul Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Selasa 2 Maret 2021. Khususnya yang memuat lampiran tata niaga dan investasi miras di Indonesia.
Meski pencabutan Perpres tak serta merta menghentikan produksi dan peredaran miras, Bali khususnya yang menginisiasi legalisasi ini menjadi kecewa.
Beberapa sumber di provinsi yang diminta konfirmasi sejak kemarin memilih bungkam. Namun beberapa anggota legislative di Renon mengaku tidak kecewa.
Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, justru menyatakan menghormati keputusan presiden tersebut.
Terlebih kata dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Hanya saja, menurut dia sebenarnya Perpres tersebut sangatlah baik bagi masyarakat, khususnya para produsen miras tradisional.
Mengingat dalam Perpres tersebut telah diatur mengenai peredaran mikol serta terkait izin produksinya yang ujungnya memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.
"Padahal untuk mengatur mikol sangat bagus, jadinya dengan Perpres semua berizin. Nantinya juga akan menjadi pendapatan negara. Tapi ya kita hormati keputusan kepala negara," kata dia saat dikonfirmasi Rabu pagi.
Kresna Budi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng, ini Perpres tersebut sesungguhnya sudah dikionsep melalui kajian mendalam.
Pihaknya melihat ada unsur politik dibalik polemik miras ini, sehingga menengarai pemerintah tak ingin terkuras energi kepada masalah isu ini ditengah penanggulangan pandemi Covid-19 yang sangat krusial.
Baca Juga: Orang yang Lahir 3 Maret Menurut Kalender Bali : Cerdas dan Sungguh-sungguh
"Itu semestinya sudah dikaji dengan baik, jadi presiden tidak grasa-grusu melainkan dengan tahapan dan proses yang luar biasa," ungkap dia.
Bahkan, pihaknya menyebut para penolak Perpres tersebut tidak membaca secara mendalam isi dari Perpres 10 tahun 2021 tersebut.
"Saya melihat itu sangat bagus sedemikian rupa produksi mikol. Kajian yang luar biasa, hanya ada yang belum baca menyeluruh tentang yang mengatur peredaran mikol itu," tandasnya.
Baca Juga: Jokowi Putuskan Cabut Izin Investasi Miras, Warganet : Mari Cegah Kemungakaran
Jika merujuk isu nasional, pemrintah DKI Jakarta bahkan disebut memiliki saham 26 persen di sebuah industry beer atau miras. Selain itu, jika tak sekaligus menutup impor miras, maka pencabutan Perpres dianggap sia-sia. ***
