DENPASARUPDATE.COM – Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali di Renon Denpasar sempat menuai polemik publik. Menyikapi hal itu, Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dalam suasana menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan ini mengajak semua krama Desa Adat di seluruh Bali untuk sungguh-sungguh bersyukur dan berterimakasih atas perhatian Pemprov Bali, Pemerintah Daerah se- Bali dan DPRD yang telah menguatkan peran dan fungsi Desa Adat dan Majelis Desa Adat.
“Wujud nyata pembangunan Gedung MDA Bali dan se-Bali ini sangat baik yang belum pernah terjadi ada perhatian yang sebaik dan sekuat ini sebelumnya,” puji Putra Sukahet, dalam siaran pers nya Selasa siang, 15 September 2020.
Disebutkan Sukahet, pembangunan Gedung MDA ini berdasar Perda No. 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali yang isinya menjadikan Kedudukan, Status, peran dan fungsi Desa Adat menjadi kuat dan lebih nyata bagi kemaslahatan umat, khususnya umat Hindu di Bali.
Baca Juga: Merangkai dan Memasang Penjor Jelang Hari Raya Galungan
Dikatakan, bantuan kepada Desa Adat sejauh ini terus meningkat. “Bantuan dana langsung ditransfer ke rekening Desa Adat , tidak lagi melalui rekening Desa Dinas,” katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi pembentukan Dinas Khusus di Provinsi Bali yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat ( Dinas PMA) yang khusus mengurus, mefasilitasi dan melayani, semua kebutuhan Desa Desa Adat yang jumlahnya 1.493 Desa Adat.
Langkah MDA lanjutnya juga semakin nyata terutama dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 yang berbasis Desa Adat, yang sudah mendapat apresiasi dari berbagai pihak, bahkan dari Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Penularan Covid-19 Melonjak, Ruang Publik Denpasar Kembali Ditutup
Dijelaskan Putra Sukahet, kelak ketika virus korona sudah berlalu maka dapat dipastikan peran dan fungsi Desa Adat didalam semua aspek pembangunan akan lebih nyata dan akan lebih dirasakan oleh masyarakat Bali.
“Agar mampu melaksanakan peran dan fungsi Majelis Desa Adat yang sangat strategis maka merupakan kewajaran bahkan kewajiban pemerintah menyiapkan fasilitas yang memadai bagi baik Majelis Desa Adat maupun bagi Desa Desa Adat,” ujarnya.
Tidak seperti selama ini lanjutnya, MUDP tidak punya kantor sendiri, selalu masih minjam dan mendapat ruangan yang sungguh sangat tidak representatif, yang sering membuat Prajuru Majelis rendah diri atau malu terutama disaat menerima tamu tamu yang setiap hari ada saja tamu yang berkunjung.
Baca Juga: KPK Kembalikan Uang Negara Rp 90 Trilliun
Gedung MDA Provinsi Bali sambungnya, sudah di plaspas (diresmikan) pada 2 September 2020 lalu. Semua Gedung MDA Kabupaten/ Kota tambahnya, dicanangkan selesai pada akhir tahun 2020 atau ada yang diawal Tahun 2021. “Yang patut diketahui dan dipahami oleh semua pihak bahwa dana pembangunan Gedung Gedung MDA tersebut tidak bersumber dari APBD maupun APBN, kecuali Gedung MDA Kabupaten Gianyar yang dibangun dengan APBD Kabupaten Gianyar,” tandasnya.
Dana pembangunan Gedung Gedung MDA tersebut termasuk Klungkung katanya, dibangun dengan dana CSR baik dari CSR BUMN maupun dari CSR Perusahan Swasta. “Sudah tentu karena dananya berasal dari CSR, sangatlah tidak tepat kalau dihubungkan dengan dana penanggulangan Pandemi Covid, disamping juga komitmen dana CSR terbut sudah terjadi pada November 2019 jauh sebelum pandemi Covid. Juga mesti dipahami bahwa dana CSR tidaklah mungkin dialihkan untuk hal hal lain kecuali yang tertuang didalam perjanjian, yaitu hanya untuk membangun gedung MDA.
Baca Juga: PDIP Bali Intensifkan Gembleng Saksi Pilkada, Materi Prokes Covid-19 Jadi Salah Satu Materi Utama
Ditekankan pula, Desa Adat dan Majelis Desa Adat tidak berkaitan dengan warna partai politik maupun kepentingan politik. “Kami hanya ingin ajeg dalam menjaga budaya dan tradisi Bali yang selalu rukun, aman, damai, indah. Sehingga dengan membangun Bali melalui Desa Adat itu berarti membangun NKRI yang harus tetap berdasar Pancasila dan Nilai Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya. ***