Network
Lebih lanjut, Mahfud MD menjelaskan bahwa paling tidak ada dua jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan yang terjadi di Pemilu 2024.
Menurutnya pertama adalah jalur hukum melalui MK, yang dapat membatalkan hasil pemilu selama ada bukti dan hakim MK berani.
Baca Juga: PKS DKI Optimis Berjuang Untuk Bawa Anies Baswedan ke Putaran Kedua Pilpres 2024L
Kedua menurut Mahfud adalah jalur politik lewat hak angket di DPR, yang tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun dapat menjatuhkan sanksi politik kepada presiden.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo mengusulkan wacana hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 ketika dirinya mengadakan rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta, pada 15 Februari 2024 lalu.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar Pranowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Senin (19/2/2024).
Baca Juga: Beredar Isu Koalisi Perubahan Pecah, Begini Kata Anies Baswedan
Sampai saat ini, usulan Ganjar tentang hak angket itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, berbeda dengan para partai politik lain pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran, seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat, serta partai-partai di barisan Koalisi Indonesia Maju justru menolak usulan hak angket tersebut.***
