Network
DENPASARUPDATE.COM - Menggegerkan Jagat Dunia Maya, Vidio Bupati Kepulauan Meranti M Adil ancam pindah ke negara sebelah jika protesnya tidak didengar.
Dilansir dari akun twiter @Bicara Nalar, Bupati Meranti M Adil menyampaikan protes terhadap pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayahnya yang dinilai tidak adil.
Menurut Adil, porsi penerimaan jumlah DBH yang diterima Kepulauan Meranti tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah di Meranti.
"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil kepada Lucky, Sabtu (10/12/2022).
Selain itu, Adil juga menyampaikan jika Pemerintah Pusat tidak mau mendengar dan merespon protes yang disampaiakan, Adil mengancam akan membawa Kepulaun meranti ke negri sebelah.
"Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," Tandasnya.
Seperti yang kita ketahui bersama, Kepulauan Meranti terletak di Provinsi Riau dan berjarak sangat dekat dengan Negara Malaysia.
Adil juga menyampaikan bahwa dia sudah melapor kepada pembinanya yaitu Mentri Dalam Negri Bapak Tito Karnavian.
"Ini sebentar pak, mungkin selepas ni saya tinggal bapak. Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," katanya.
Di akhir protesnya, Adil sampaikan jika dia masih menunggu arahan dari Mendagri guna mengajukan gugatan melalui jalur hukum atas tidak terbukanya pembagian DBH.
"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah". tutupnya.
Protes itu disampaikan Adil dalam forum Rapat Koordinasi Nasional tentang Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia yang berlokasi di Pekanbaru.
