Network
DENPASARUPDATE.COM – Pencanangan vaksinasi Covid-19 agaknya akan mengundang kegaduhan. Pasalnya, pasca Presiden Joko Widodo, langsung tersiar kabar bagi yang sudah vaksinasi bebas bepergian tanpa tes usap atau PCR.
Artis Raffi Ahmad, salah seorang yang diajak istana untuk menunjukkan kepada publik agar tak takut vaksin. Namun seteklah itu Raffi malah pesta tanpa protokol kesehatan. Netizen pun gaduh.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin, karena itu ia meminta Presiden Joko Widodo tegas menertibkan setiap menteri yang menyampaikan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tsaat ini.
Baca Juga: Gubernur Bali Wayan Koster Doakan Bang Yono : Mudah-mudahan Jadi Ketua Lagi
"Itu (Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," sentil Sukamta, sebagaimana dikutip DenpasarUpdate.Com dari laman antaranews.com, Sabtu 16 Januari 2021.
Anggota DPR RI asal Jogjakarta ini menilai, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut.
Hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Ini Isi Rekaman CCTV Detik-detik Diduga Pembunuh Wanita dalam Kos di Denpasar, Polisi Nyatakan Ini
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," kata Sukamta.
Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan. Ia mengatakan pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis 14 Januari 2021 lalu) dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat, 15 Januari 2021 kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, anggota parlemen ini khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi itu jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.
Baca Juga: Buka Muswil PKB Bali, Gus AMI : Mudah-mudahan 2024 Ada Wakil DPR RI dari Bali
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi prokes. ***
