DENPASARUPDATE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memikirkan rencana Epidemiolog pada tahun depan.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia rencananya akan dicabut setelah adanya rencana dari Jokowi.
Banyak pakar kesehatan terutama pakar wabah menyebut jika kekebalan masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. Sehingga Pemerintah perlu mengkaji kembali perihal PPKM tersebut.
Dilansir DenpasarUpdate.com, salah satu Pakar wabah dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono yang menilai kebijakan PPKM sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini.
Menurutnya, penduduk Indonesia sudah memiliki tingkat kekebalan yang sangat tinggi berkat cakupan vaksinasi Covid-19, sehingga PPKM tidak diperlukan lagi.
Apalagi, para epidemiolog juga telah mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 ini telah terkendali meski di tengah peningkatan kegiatan penduduk.
“Pak @jokowi jangan ragu terapkan pencabutan kebijakan PPKM yang sudah tidak relevan dengan situasi penduduk Indonesia dengan tingkat kekebalan yang sangat tinggi berkat cakupan vaksinasi,” kata Pandu Riono melalui unggahan di akun Twitternya, Kamis, 22 Desember 2022.
“Fakta epidemiologi sudah mengindikasikan pandemi terkendali walaupun kegiatan penduduk meningkat,” ujarnya menambahkan.
Senada dengan Pandu Riono, Ahli penanggulangan penyakit menular atau Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bayu Satria Wiratama juga setuju dengan rencana Jokowi untuk segera mengakhiri PPKM pada akhir 2022.
Dia menilai wacana pemberhentian PPKM ini bisa dilakukan pemerintah lantaran memang sudah tidak memiliki kepentingan untuk dilanjutkan.
“Dicabut tidak apa-apa, karena sebenarnya sudah tidak ada urgensinya,” ucapnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Bayu Satria Wiratama, kebijakan PPKM itu muncul karena pada awal pandemi Covid-19 belum ada cara jitu untuk menekan laju penularan kasus.
Pada awal kasus Covid-19 ditemukan, Indonesia memiliki tingkat kasus yang tinggi disertai kematian yang terus bertambah, sementara obat penawarnya belum ada, yakni vaksin.
Muncullah kebijakan PPKM dengan serangkaian cara membatasi mobilitas masyarakat untuk mengerem laju penularan kasus.
“Dulu belum ada intervensi yang bagus bagaimana caranya kasus Covid-19 tidak terus menerus menimbulkan kematian, kemudian muncul ide PPKM,” tutur Bayu Satria Wiratama.
Sementara saat ini, berbagai jenis vaksin telah ditemukan dan sebagian besar masyarakat Indonesia pun telah mendapat suntikan dosisnya, sehingga tingkat kekebalannya sudah relatif tinggi.
Walaupun di beberapa wilayah masih ada kasus, namun sebagai besar penderitanya memiliki tingkat keparahan yang ringan.
“Cenderung lebih banyak yang ringan daripada yang berat.”
“Kalau pun ada lonjakan tidak signifikan dan yang penting tidak diikuti kematian tanpa dirawat di rumah sakit,” kata Bayu Satria Wiratama.
Meski begitu, pengajar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM ini berpesan jika nantinya PPKM dihentikan, cakupan vaksinasi booster jangan sampai berhenti, khususnya bagi kelompok masyarakat berisiko tinggi.
“Misalnya yang baru vaksin dosis satu agar segera mendapat dosis kedua sampai 'booster'.”
“Kalau 'booster' semakin tinggi semakin bagus terutama kelompok-kelompok berisiko tinggi,” tutur Bayu Satria Wiratama.
Salah satunya, dengan cara tetap menyertakan persyaratan vaksin booster untuk pelaku perjalanan, supaya tujuan percepatan vaksinasi bisa terus berjalan.
“Karena di Indonesia memang orangnya butuh dipaksa untuk mengakses vaksinasi,” ujar Bayu Satria Wiratama.
Selain itu, Bayu meminta upaya lainnya juga seperti pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan kasus atau 3T (tracing, testing, treatment) hingga protokol kesehatan 3 M juga masih harus dilanjutkan karena sampai dua tahun lebih sejak virus Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, masyarakat yang tertular pun masih ada.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung terkait besar kemungkinan PPKM total berhenti per awal tahun 2023 saat menghadiri agenda Outlook Perekonomian Indonesia 2023.
Menurutnya, Covid-19 saat ini sudah sangat terkendali di Indonesia, sehingga segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat di akhir tahun 2022 diprediksi akan jadi yang terakhir.
“Mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita,” ucap Jokowi.
Dia pun mengenang masa-masa ketika gempuran Covid-19 varian Delta meluluhlantakan sistem kesehatan di tanah air.
Kasus harian Covid-19 yang capai 56 ribu menciptakan kepanikan luar biasa, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah.
“Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama.”
“Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain sekarang ini,” tutur Jokowi.
Menurutnya, penanggulangan ideal hari ini merupakan buah dari ketenangan Indonesia secara kolektif dari penyelenggara negara sampai rakyat-rakyatnya.
Terutama, penanganan tepat kentara ketika Indonesia kembali dihadang varian Omicron, hingga turunan-turunan subvariannya yang beragam.
“Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik dan hari ini,” kata Jokowi.