Network
DENPASARUPDATE.COM – Momentum 30 September yang dikenal G30S/PKI diekspresikan beragam di daerah. Bertempat di Parkiran Timur Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Bali, anasir Patriot Garuda Nasional (PGN) melancarkan aksi menolak Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Aksi dipimpin langsung Daniar Trisasongko selaku Ketua Markas Komando Wilayah Patriot Garuda Nasional, Gus Yadi (Korlap) dan puluhan anggota PGN lainnya. Mereka membentangkan spanduk bertulis, Semeton Bali Menolak Keberadaan Kelompok Anti Kemapanan, Anti Pancasila, yang Menamakan dirinya sebagai "KAMI". “
Kami memohon kepada Aparat Kepolisian agar jangan sampai KAMI mendeklarasikan dirinya di Bali maupun di Denpasar.Jika itu terjadi, jangan salahkan kami jika sampai turun tangan membubarkan acara tersebut. PGN tidak pernah takut walau harus meneteskan darah sekalipun demi menegakkan kebenaran,” tegas Daniar yang juga seorang Lawyer itu.
Baca Juga: Mesra Berlebihan Dalam Mobil Tahanan, Nora dan Jerinx Ditegur Jaksa
PGN mengibarakan Gerakan “KAMI” sebagai gelandangan politik untuk memperkeruh keadaan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Sekarang pada saat musim pandemi ini, pemerintah yang sah, pemerintahan Bapak Jokowi sedang berjuang melawan Covid- 19, jangan usik kerja pemerintah,” tandas Daniar, lagi.
Bahkan, PGN mengultimatum, jika ada yang berani mengganggu pemerintahan yang sah berati mereka adalah para penghianat bangsa.
Terhadap upaya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, yang mencoba mencari panggung politik diingatkan agar menempuh cara-cara yang konstitusional. “Jika Jenderal Gatot berjiwa besar, orang yang jantan, berjuanglah, bertarunglah di Pilpres 2024, disana lah tempat saluran politik, bukan dengan berupaya merongrong kekuasaan,” sentilnya.
Baca Juga: Lakukan Inovasi Baru, PLN Berhasil Mengubah Sampah menjadi Pembangkit Tenaga Listrik
Dalam pernyataan sikapnya, pihaknya juga menolak semua gerakan organisasi ataupun kelompok yang memecah belah bangsa, dengan mempolitisasi agama dan sikap-sikap intoleransi berdasarkan SARA demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
