Network
DENPASARUPDATE.COM - Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPD I Partai Golkar Bali, Wayan Muntra menegaskan bahwa tugas terdekat pihaknya adalah adalah melakukan pendampingan pasangan calon yang diusung partainya di Pilkada Serentak bulan Desember tahun 2020.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari antisipasi adanya gangguan-gangguan dalam Pilkada, utamanya sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jakarta.
“Dalam perjalanan pilkada nanti tentu akan ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa pemilu bahkan sampai ke MK. Karena itu Bakumham ini akan turut mengawasi dan melakukan pendampingan kepada pasangan kandidat,” jelas Muntra usai penyerahan Surat Keputusan (SK) Bakumham Partai Golkar Bali 2020-2025, di Sekretariat DPD I Partai Golkar Bali, Denpasar, Rabu 26 Agustus 2020.
Baca Juga: Bantu Siswa Bali Belajar Online, Bang Yono dan Gus AMI Gelorakan Gerakan Bangkit Belajar di Bali
Selain itu, pihaknya juga mengatakan akan akan mengatensi pergerakan yang terjadi di sosial media selama kampanye nanti.
Menurut mantan Ketua DPD II Partai Golkar Badung ini, peperangan di sosmed saat kampanye cukup masih, bahkan sampai mengarah kepada kampanye hitam.
Baca Juga: Koster Keluarkan Pergub Protokol Kesehatan, Tak Pakai Masker di Bali, Siap-siap Denda Rp100 Ribu
“Disanalah Bakumham akan melakukan monitoring dan pengawasannya yang sekiranya dapat mengganggu dan merugikan pasangan kandidat yang diusung Partai Golkar,” kata pria yang juga sebagai Calon Wakil Bupati Badung mendampingi Cabup IGN Agung Diatmika yang diusung Partai Golkar bersama partai koalisi NasDem, Gerindra.
Dalam personalia Bakumham Golkar Bali ini terdiri dari puluhan orang anggota atau lawyer yang akan bekerja profesional dan siap membantu advokasi hukum kepada Partai Golkar dan pasangan kandidat.
