Network
Sementara itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menjelaskan bahwa terkait dengan percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, beberapa kondisi yang mendukung program ini yang dapat disampaikan diantaranya Capaian MCP Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu optimal.
Pada tahun 2023 mendapatkan indeks 97 dan merupakan Kabupaten dengan indeks tertinggi secara nasional. Selain itu Kabupaten Badung juga beberapa kali mendapatkan penghargaan atas capaian MCP oleh KPK.
“Kami telah memperkuat Inspektorat Badung untuk dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, pengembangan Badung Whistle Blowing System (B-Wise) untuk menerima pengaduan yang bersifat fraud, pengendalian gratifikasi, serta selalu mempertahankan kepatuhan lhkpn 100 persen,” jelasnya.
Pada kesempatan ini, Suiasa juga mengatakan bahwa peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan digitalisasi pelayanan publik, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, membuka akses informasi publik, dan mengimplementasikan sistem pengawasan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dijelaskan pula, pembangunan budaya anti korupsi dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi tidak saja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi juga di lingkungan masyarakat.
Kabupaten Badung juga memiliki inovasi di bidang pembangunan budaya anti korupsi, yakni pembangunan budaya anti korupsi melalui gerak dan lagu yang diprakarsai oleh Penyuluh Antikorupsi Kabupaten Badung.
“Peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta menjaga kearifan lokal yang menjadi kekayaan turun temurun yang dapat dijadikan materi anti korupsi melalui berbagai komunitas dan pelestarian budaya Bali,” tutupnya. ***
