DENPASARUPDATE.COM – Bali bangkit itu wajib, pariwisata kembali agaknya perlu pembenahan. Indikasi ini mulai terlihat menyusul mulai meramainya wisatawan yang berkunjung ke Bali,
Menyikapi hal ini Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih meminta Pemprov Bali segera melakukan pembenahan pada semua destinasi wisata di semua kabupaten kota di Bali. Apalagi, menurut Demer banyak destinasi wisata di Bali selama pandemi Covid-19 mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan.
Politisi yang akrab disapa Demer ini menyatakan pemerintah daerah tak perlu ragu merogoh kocek untuk membenahi atau melakukan revitalisasi terhadap sejumlah destinasi wisata yang umumnya lapuk lantaran pandemi. Jika perlu lanjutnya, Bali membangun destinasi baru.
"Saya mengibaratkan destinasi pariwisata di semua kabupaten kota di Bali ibaratkan telur emasnya Bali yang harus segera dipermak, dipoles supaya bisa menarik lebih banyak kunjungan wisata dan bisa menghasilkan kontribusi ke PAD. Pemerintah harus berani mengeluarkan kocek mengalokasikan dana untuk melakukan pembenahan lebih dari 240 titik destinasi wisata baik yang sudah ada maupun yang baru bisa dikembangkan,” tandas politisi Partai Golkar ini.
Demer menyebut, anggaran untuk perbaikan tersebut ditaksir mencapai Rp10 miliar per destinasi. Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak agar Pemprov Bali untuk segera mewujudkan pembangunan bandara baru.
Baca Juga: Kecelakaan di Tabanan, Seorang Pria Asal Selemadeg Timur Tabrak Tiga Warga Jember, Satu Tewas
Sebab, sampai saat ini pembangunan bandara baru hanya wacana dan wacana. Ia juga menyampaikan kalau tidak mampu menampung wisatawan datang ke Bali akan terjadi perang tarif dan wisatawan akan berpaling ke daerah lain.
"Kalau pariwisata Bali bangkit, bandara Ngurah Rai sudah tidak akan mampu menampung kedatangan pariwisata apalagi kapal pesawat ukuran besar. Bandara Ngurah Rai kewalahan dan Bali harus segera memiliki bandara baru," katanya.
Demer sapaan akrabnya bahkan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan sebelumnya adalah di Kubutambahan.
Tetapi, menurut sampai saat ini justru belum ada keputusan yang jelas terkait kapan bandara tersebut akan dibangun.
Untuk itu, pihaknya meminta kalau memang ada hambatan dalam pembebasan lahan semestinya segera diselesaikan.
Baca Juga: BRI Liga 1 : PSIS Semarang Pecat Nerius Alom, 3 Kandidat Masuk Radar Pelatih Baru Mahesa Jenar
Sebab, saat ini sudah peraturan Perundang-undangan yang baru, kalau ada masalah dalam pembebasan lahan semuanya dapat diselesaikan dengan UU yang baru.
"Kalau ada masalah dalam pembebasan lahan, tetapi demi kepentingan umum, tim appraisal segera turun dan segera bisa diselesaikan di pengadilan, aturannya itu ada," tandasnya. ***