Network
DENPASARUPDATE.COM - Kejahatan narkotika yang tak pernah surut di Bali dan khususnya di Badung ternyata banyak sebabnya. Berdasarkan hasil galian data sebagaimana diungkap Kepala BNN Badung, AKBP Nyoman Sebudi, SE, SH, menyebutkan tak putusnya peredaran gelap narkoba karena banyak faktor. Hal itu diungkap Sebudi dalam rapat koordinasi program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di instansi swasta di Kuta, Rabu 30 September 2020.
Antara lain lantaran salah informasi, faktor ekonomi, tempat kos dan paket hemat. “Salah informasi ini dibilang narkotika sebagai obat kuat, obat diet, diabetes, kebal covid dan HIV, padahal sama sekali tak ada pengaruhnya,” ungkap Sebudi.
Kemudian lanjut dia, faktor ekonomi dengan iming-iming mendapatkan penghasilan yang banyak dalam waktu singkat. “Kerawanan juga terjadi di tempat kos sebagai tempat pemakaian bersama dan penjualan narkotika,” ungkap Sebudi.
Baca Juga: Mesra Berlebihan Dalam Mobil Tahanan, Nora dan Jerinx Ditegur Jaksa
Terlebih banyak narkoba disediakan dalam paket-paket kecil yanvg lebih mudah di edarkan. “Ini membutuhkan kerjasama kita semua untuk memerangi kejahatan narkotika ini,” tandas Sebudi.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa narkotika bisa melibatkan siapa saja, tak mengenal kelas sosial, usia dan profesi. "Mau aparat sipil, polisi, artis, awak media hingga pengangguran bisa terlibat. Kelian Adat di Bali juga pernah ditangkap karena narkoba," ungkapnya.
Meski begitu pihaknya mengklaim prevalensi penyalahgunaan narkoba di Badung menurun dari tahun ke tahun. Misalnya, sebut dia, dari 61 ribu lebih kasus di tahun 2015, mampu ditekan menjadi 15 ribu lebih di tahun 2019 lalu.
Baca Juga: Lakukan Inovasi Baru, PLN Berhasil Mengubah Sampah menjadi Pembangkit Tenaga Listrik
Sementara itu I Ketut Gede Widiarta Negara, dari Disnaker Badung mengakui banyak pekerja perusahaan yang terlibat narkoba. Jumlah pekerja di Badung sebutnya sebanyak 320 ribu orang yang bekerja di 4.488 perusahaan. Nah akibat dampak korona (Covid-19) sebanyak 42.409 pekerja di tumahkan. “Itu jumlah yang dilaporkan. Sampai saat ini sudah terjadi 1.551 pekerja di PHK dengan 65 kasus perselisihan,” sebut Widiarta Negara.
