DENPASARUPDATE.COM - Ketua DPD II Golkar Jembrana, Made Suardana menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada para kadernya yang membelot di Pilkada Jembrana.
Salah satu kader yang terancam sanksi tersebut adalah Wakil Sekretaris DPD II Golkar Jembrana, H Nasrun yang disebut-sebut membelot ke pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Made Kembang Hartawan-Ketut Sugiasa (BANGSA) yang diusung oleh PDIP.
Padahal, Golkar sendiri telah mengusung paslon nomor urut 2, Nengah Tamba-I Gede Patriana Krisna (TEPAT) bersama Partai Demokrat-Partai NasDem-PKB-PPP.
Baca Juga: 10 Pria Paling Dikagumi Tahun 2020, Presiden Jokowi Berada di Urutan Teratas Diikuti UAS
“Sudah kami dengar itu. Padahal dia Wakil Sekretaris Bidang Lembaga Politik. Kayak karbitan,” ujarnya, Sabtu 17 Oktober 2020.
Ia juga menyebutkan bahwa kader-kader yang tidak mengindahkan perintah partai dan membelot dari keputusan partai adalah kader-kader yang memiliki karakter ‘badut politik’.
“Kader yang membelot dan suka bermain-main itu kader badut. Badut politik yang mau menari ke sana ke sini. Nggak ada toleransi buat kami kader kayak gitu,” tandas Suardana.
Baca Juga: Kasus LGBT di Lingkungan TNI, Pengamat Katakan Ada Sistem Seleksi Yang Salah
Anggota DPRD Bali ini juga menjelaskan bahwa akibat tingkahnya tersebut, H Nasrun telah sudah dipanggil DPD II Golkar Jembrana untuk dimintai klarifikasinya terkait beredarnya fotonya dalam barisan paket Bangsa yang diunggah di media sosial.
“Sudah kami panggil untuk klarifikasi. Dia (Nasrun) tidak bisa membedakan dirinya sebagai kader Golkar. Sudah sebagai kader, pengurus malah jadi relawan di paket Bangsa. Konyol,” katanya.
Baca Juga: Keren, Beroperasi Lagi Usai Mati Suri Akibat Pandemi, Dokar City Tour Denpasar Bisa Bayar Pakai QRIS
Menurutnya, kader- kader yang membelot ini bukan saja mencerminkan sebagai badut politik, tapi juga kader yang tidak mengerti aturan partai.
“Kita akan sampaikan ke DPD I Golkar Bali. Soal sanksi apa nantinya, kan DPD I Golkar Bali yang memutuskan. Yang jelas H Nasrun ini memang kader baru yang harus dikasih banyak pendidikan politik soal kaderisasi,” ucapnya.***